Sumaterapost.co | Jakarta – Rapat Kerja antara Komite IV DPD RI bersama Menteri PPN dan Kepala Bappenas, yang di akan di gelar hari ini, Senin, (3/01/2025), di Ruang Rapat Majapahit Lantai 3 Gedung B DPD RI Senator Almira Nabila Fauzi akan membawa tiga topik untuk Provinsi Lampung.
Ketiga topik tersebut meliputi Proyek Pembangunan Industri Maritim (KIM) dan Pariwisata di Lampung yang Batal Jadi PSN, topik ke dua tentang Jalan poros pantai Selatan Provinsi Lampung, yang memanjang dari pantai Bandar Lampung, melintas Kabupaten Tanggamus hingga Pesisir Barat serta pengembangan wisata Snorkeling di Pulau Pahawang dan pengembangan wisata dan Olahraga Dayung Nasional di Bendungan Way Sekampung kabupaten Pringsewu.
Senator Almira Nabila Fauzi, mengatakan, di Provinsi Lampung Tepatnya di Batu Balai Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus, pada 17 Juli 2012 Silam, resmi diluncurkan Kawasan Industri terpadu kapal Republik Indonesia (REPINDO) International Marine Industrial Park (RIMIP), Tempat ini akan menjadi Lokasi Industri Perkapalan terbesar di Asia Tenggara, saat itu Launching RIMIP dilakukan Direktur Jenderal (Dirjen) Pengembangan Wilayah Industri Kementerian Perindustrian Dedi Mulyadi di Dermaga Batu Balai, Kecamatan Limau, yang disaksikan pula oleh Pemprov Lampung, Pemkab Tanggamus serta masyarakat sekitar.
Dari data yang berhasil kami himpun, bahwa Industri perkapalan ini akan berdiri di lahan seluas sekitar 3.500 hektare. Posisi lahan tersebut memanjang dari Kecamatan Kota Agung Timur, Limau, hingga Cukuh Balak. Untuk pembangunan tahap awal, di lahan 262 hektare milik PT Pertamina di Dermaga Batu Balai akan dibangun crude (terminal penampungan) untuk distribusi minyak wilayah Sumatera.
Saat itu diketahui Kementerian BUMN bersama Pertamina terus berupaya menyiapkan perencananaan dengan matang, mulai dari desain masterplan hingga detail engineer design (DED) untuk percepatan pembangunan KIM Tanggamus. Pertamina juga telah melakukan pendekatan dan roadshow ke beberapa negara untuk menarik investor. Dan Beberapa investor, seperti perusahaan Jepang, telah berkomitmen berinvestasi di KIM Tanggamus. Salah satunya adalah Fujitrans Corporation yang ingin membangun industri galangan kapal, kawasan recycle kapal, industri terkait kapal lainnya, serta perusahaan logistik di KIM Tanggamus.
Bahkan saat itu Kementerian Perindustrian berupaya meyakinkan Fujitrans Corporation agar mempercepat realisasi penanaman modal di kawasan industri maritim di Tanggamus, Teluk Semangka, Lampung. Dan Dinyatkan, Menteri Perindustrian saat itu bahwa pemerintah Indonesia berusaha mendorong percepatan pembangunan KIM yang terintegrasi, yaitu Repindo International Maritime Industrial Park di Tanggamus, Teluk Semaka, Lampung.
Yang menjadi pertanyaan, dengan potensi kewilayahan yang sangat strategis ini, Mengapa Proyek Pembangunan Industri Maritim (KIM) dan Pariwisata di Lampung Batal Jadi PSN ? hingga saat ini terbengkalai tidak jelas kelanjutannya.
Senator asal dari provinsi Lampung ini, berharap, Proyek Pembangunan Maritim (KIM) di tinjau Kembali mengingat, Kawasan dengan luas lahan sekitar 3.500 ha ini, diharapkan menjadi tempat produksi kapal terbesar di Asia Tenggara. Karena pembangunan KIM yang dikembangkan di Kabupaten Tanggamus akan menjadi penggerak ekonomi dan menghubungkan beberapa daerah serta memiliki peran penting dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Sesuai dengan RPJMN 2025-2029 memuat arah pembangunan wilayah yang memuat isu strategis kewilayahan, isu dan tantangan pembangunan perdesaan dan perkotaan, Termasuk untuk wilayah Sumatera, dimana Pembangunan Kewilayahan diarahkan untuk mengatasi ketimpangan antar wilayah Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan Kawasan Timur Indonesia (KTI), kesenjangan pelayanan dan relasi Desa Kota, isu infrastruktur, lingkungan, ekonomi dan tata kelola. Untuk Wilayah Sumatera diarahkan menjadi mata rantai utama Bioindustri dan Kemaritiman Berdaya Saing dan Berkelanjutan.
Permasalahan yang ke dua, tentang perencanaan potensi jalan poros pantai Selatan Provinsi Lampung, yang memanjang dari pantai Bandar Lampung, melintas Kabupaten Tanggamus hingga Pesisir Barat, belum ada titik terang dan prioritas, padahal jalan poros Pantai selatan membuka jalur potensi wisata pantai yang luar biasa sebagai daerah penyangga ibukota Jakarta, dan tentunya sangat mendukung Prioritas Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 yang mengacu pada Asta Cita atau 8 misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam rangka dalam menjawab pelbagai tantangan situasi global yang penuh ketidakpastian.
Potensi yang lain perlu campur tangan Pemerintah Pusat obyek Wisata lokal yang bisa mendunia berada di Pulau Pahawang spot snorkeling selain Lombok atau Bali, Pahawang adalah salah satu spot snorkeling yang tengah naik daun Pulau Pahawang menawarkan pesona terumbu karang dan alam bawah laut yang kaya, namun sarana prasarana masih sangat tradisional disini perlu campur tangan pemerintah pusat membuat dermaga penyebrangan dan dermaga snorkeling bertaraf internasional.
Isu pembangunan perdesaan Di Kabupaten Pringsewu pun mempunyai potensi yang perlu didukung perencanaan pemerintah pusat pengelolaan Bendungan Way Sekampung, untuk pengembangan wisata dan olahraga Dayung Nasional, dengan potensi waduknya yang mempunyai daya pandang yang sangat luas. ungkap Senator Almira Nabila Fauzi. (ando).
