Ratusan Mahasiswa dan Buruh Menggelar Aksi Penolakan UU-Omnibus Law

Way Kanan, Sumaterapos.co – Ratusan Mahasiswa yang tergabung di berbagai organisasi aliansi dan buruh dikabupaten way kanan menggelar Aksi menolak terhadap undang-undang Cipta Kerja Omnibus Law, oleh Mahasiswa didepan gedung DPRD setempat.Senin (12/10/2020)

Kedatangan ratusan masa dari alinsi mahasiswa dan buruk diterima langsung oleh ketua dan Anggota DPRD Way Kanan,kapolres,kabag Ops,kasat Intelkam dihalaman gedung DPRD kabupaten way kanan.

setelah menyuarakan aksinya 20 perwakilan mahasiswa dipersilahkan memasuki gedung untuk beraudensi bersama anggota DPRD diruang rapat utama kantor DPRD Way kanan.

Ketua DPRD Way Kanan Nikman Karim sangat mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan, Tujuh Aliansi Sahabat mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat dalam menyuarakan aksinya dengan melakukan dialog dengan damai dan aman.

“Saya sangat mengapresiasi langkah-langkah Tujuh Aliansi Sahabat mahasiswa, mahasiswi dan berbagai elemen masyarakat dengan cara seperti ini. Bukan dengan demo massa seperti di beberapa kota besar lainnya”. Katanya.

Kemudian ketua DPRD juga membacakan surat permohonan kepada presiden RI dan DPR RI di Jakarta yang sudah di sepakati bersama dan berbunyi:

DPRD Kabupaten Way Kanan dengan ini meneruskan yang menjadi tuntunan Aliansi Sahabat Mahasiswa dan elemen berbagai masyarakat, untuk menolak dan meminta UU Cipta Kerja dibatalkan, karena dipandang cacat hukum atau cacat prosedural.

Ketua Umum PMII Way Kanan Nandang Kurniawan selaku juru bicara, membacakan surat lembaran kesepakatan yang berisi sebagai berikut,

Kami Aliansi Sahabat Mahasiswa dan Elemen Masyarakat Kabupaten Way Kanan, yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan penolakan UUD Cipta Kerja, dengan mendesak DPRD Kabupaten Way Kanan dan Pjs Bupati Way Kanan menerbitkan surat resmi sebagai bentuk penolakan UU Cipta Kerja, dengan ini dan tujuan untuk segera mendesak presiden RI agar mengeluarkan Perpu pencabutan UU Cipta Kerja.

“Mendesak Pemerintah Kabupaten dan DPRD Way Kanan untuk menolak UU Cipta Kerja”.kata nya.

Pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Way Kanan wajib menyampaikan nota kesepakatan secepatnya ke presiden RI dan DPR RI, kemudian menyampaikan hasil aliansi sahabat mahasiswa dan elemen masyarakat Kabupaten Way Kanan.

“Kami berharap agar surat pernyataan pimpinan DPRD Kabupaten Way Kanan ini dapat diterima presiden RI dan DPR RI”. Pungkas nya(RISMAN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here