Sumaterapost.co | Pringsewu – Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Wilayah II-B mengusulkan agar Pemprov Lampung segera merancang dan memfasilitasi program Kartu Indonesia Pintar Daerah (KPIDa), mendapat dukungan dan apresiasi dari Rektor Institut Bakti Nusantara (IBN).
Rektor IBN Dr. Fauzi, mengatakan, pemikiran ini perlu kita dorong, pasalnya, KIP Daerah, kemungkinan merujuk pada Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang bertujuan untuk membantu siswa dari keluarga miskin dan rentan miskin di tingkat daerah, atau program serupa yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
Meskipun KIP adalah program nasional, penerbitan dan pendistribusiannya melibatkan pemerintah daerah dan sekolah, dan kini ada inisiatif “KIP Kuliah Daerah, yang dianjurkan oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah juga menyediakan beasiswa untuk pendidikan tinggi.
Guna mendukung Program KIPda, kami Perguruan Tinggi Swasta siap menerima mahasiswa yang mendapatkan program KIP Daerah, walau dibayarkan Tunda, asalkan ada jaminan quota dari pemerintah daerah provinsi, kita bisa mulai tahun akademik ini.
“Misalnya 1 PTS 100 Quota dengan anggaran yang sudah ditentukan besarannya, maka bisa kuliah di tahun akademik ini, dengan pembayrannya tahun depan” kata Dr. Fauzi.
Senada dengan Ketua Program Studi Pasca Sarjana STIT Pringsewu, Dr. Salamun, mengatakan, menyambut baik pernyataan dari Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Wilatah II-B, yang mengusulkan agar Pemprov Lampung segera merancang dan memfasilitasi program Kartu Indonesia Pintar Daerah (KPIDa).
“Program KIPDa dapat mensukseskan Program 1 desa 1 sarjana, maka untuk mempercepat program itu peran pemerintah daerah berkolaborasi dengan Perguruan Tinggi Swasta sangat dibutuhkan dalam memanajemen Kartu Indonesia Pintar Daerah”kata Dr. Salamun. (ndy)
