Resmi Dilantik, Pengawas TPS Se-Kampung Rakyat Siap Kawal Pilkada Labusel

SumateraPost – Untuk menyukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan pada 9 Desember tahun 2020 mendatang, Pangawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Kampung Rakyat mengelar acara pelantikkan dan pembekalan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) se-Kecamatan Kampung Rakyat.

Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, melantik 129 orang Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dari 15 desa se-Kecamatan Kampung Rakyat, Minggu pagi, 15 November 2020.

Dalam Sambutan Ketua Bawaslu RI Abhan, yang di wakili Anggota Bawaslu Labusel selaku Kordinator Pencegahan Hubungan Antar Lembaga Rido Akmal Nasution, S. Sy, MH yang turut hadir di acara pelantikan pengawas tempat pemungutan suara(PTPS) membacakan, Pengawas TPS mempunyai tugas yang mulia dalam pengawasan pemilihan.

Pengawas TPS merupakan ujung tombak Bawaslu dalam melaksanakan tugas pengawasan. Keberadaan PTPS menjadi instrumen penting yang akan ikut menentukan kualitas proses pemungutan dan penghitungan suara,” demikian disampaikan Rido.

Rido juga menegaskan, Pengawas TPS adalah ujung tombak dalam seluruh proses kegiatan pilkada dari mulai tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi surat suara.

Rido juga memastikan agar seluruh pengawas TPS di Kecamatan Kampung Rakyat yang dilantik siap menjalankan tugas secara profesional demi mewujudkan pemilu yang berkualitas dan berintegritas.

Di akhir acara saat di konfirmasi awak media sumatrapost.co ketua Panwascam Kampung Rakyat Ahmad Mukti Penggabean, mengatakan prosesi pelantikan dilaksanakan dengan pengambilan sumpah jabatan dan penandatanganan pakta integritas.

Pelantikan dilaksanakan secara bertahap.Ini dilakukan untuk mengantisipasi kerumunan dan harus melaksanaan protokol kesehatan, jadi dibagi menjadi 3 sesi acara pelantikan hari ini.

“Saya berharap agar para PTPS nantinya bisa menjalankan tugasnya dilapangan dengan baik jangan memihak ke salah satu calon, kita harus netral dan jika ada masalah dilapangan diharapkan berkordinasi dengan PKD, dan pihak yang berwajib, dan jangan lupa selalu terapkan Protokoler Kesehatan (Prokes) sesuai dengan arahan dari pemerintah.”tutupnya.

(H. Harahap)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here