“Saung Ranggon” Sudah Tidak Dapat Bantuan dari Pemerintah

0

SumateraPost – Saung Ranggon yang berlokasi di Kampung Cikedokan, Desa Cikedokan, Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi sejak 2019 sudah tidak lagi mendapat bantuan anggaran perawatan dari pemerintah daerah.

Padahal, bangunan peninggalan para wali di abad ke-16 tersebut telah diresmikan menjadi bangunan cagar budaya sejak 2010 lalu.

“Tidak ada anggaran untuk perawatan fasilitas bangunan. Ini kan dari kayu jadi memerlukan perawatan karena sudah termakan usia. Apalagi jika sedang musim hujan seperti ini sudah rentan sekali rapuh,” kata Pelestari Saung Ranggon yang juga cucu dari juru kunci, Fauzi Irfansyah (30).

Fauzi mengatakan, Saung Ranggon terakhir kali menerima bantuan dari Pemkab Bekasi pada 2018. Sedangkan di 2019 tidak ada anggaran yang diterima.

Fauzi berharap di awal 2020 ini Pemkab Bekasi mengalokasikan anggaran perawatan Saung Ranggon. Agar kelestarian bangunan bersejarah tersebut tetap terjaga.

Sejak tidak lagi menerima dana perawatan, Fauzi bersama neneknya, Sri Muryati (67) terpaksa harus merogoh kantong pribadi untuk biaya perawatan dan membayar tukang sapu.

“Uangnya dari ngumpulin kalau lagi ada tamu. Biasanya kan tamu datang dan ngasih seikhlasnya. Nah selama ini tuh kami melakukan perawatan dari tamu. Bahkan pembangunan musala saja itu saya kumpulin dari tamu-tamu yang datang ngasih uang,” ungkapnya.

Pemkab Bekasi, lanjut Fauzi, seharusnya memperhatikan Saung Ranggon. Agar tamu atau pengunjung yang datang semakin nyaman, dan bisa ditingkatkan menjadi tempat wisata bersejarah.

“Rumah makan yang ada juga itu dari kakaknya nenek. Makanya saya harap Pemkab Bekasi berinisiatif membuat penginapan, dan rumah makan agar tamu-tamu yang datang bisa nyaman juga. Objek sejarah itu harus diperhatikan,” katanya.

Bentuk perhatian lainnya yang juga diperlukan, kata Fauzi, fasilitas berupa kiasan seperti museum. Atau ornamen yang menjelaskan seputar sejarah Saung Ranggon.

“Ini semua sudah saya ajukan kepada Disbudpora. Tapi sampai sekarang tidak ada respon sama sekali. Malahan kalau kita kasih proposal untuk biaya perawatan sudah tidak boleh, disuruh melalui kecamatan saja,” ungkapnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here