Sekda Jateng Gugurkan CPNS Penyandang Disabilitas Netra, Langgar Kebijakan Afirmatif Formasi

Saksi Ahli - Dr. Subagya, M. Si Dosen PLB ( Pendidikan Luar Biasa) UNS, Solo dari organisasi profesi pendidikan khusus Indonesia (APPKhI) beliau sebagai Ketua Pusat menyampaikan kesaksian dalam sidang gugatan Difabel Netra kepada Sekda Prov Jateng di PTUN, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (10/1) (Photo: Dok. LBH Semarang).

SumateraPost, Semarang – Gugatan Baihaqi, difable netra atas tindakan diskriminasi yang menimpanya dalam seleksi CPNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi 2019 kembali digelar di PTUN Semarang, Rabu (13/1)

Dalam rilisnya Pengacara Publik LBH Semarang, Naufal sebastian, SH, mengatakan, pada persidangan kali ini, Baihaqi dan LBH Semarang menghadirkan saksi ahli Dr. Subagya, M.Si, dari Asosiasi Asosiasi Profesi Pendidikan Khusus Indonesia (APPKhI) Pusat untuk didengar keteranganya. APPKhI sebelumnya telah memberikan rekomendasi kepada Kementrian PAN-RB dan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dengan nomor 17/APPKhI/X/2020 tentang penerimaan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan P3K Formasi Penyandang Disabilitas tertanggal 24 Oktober 2020. “Rekomendasi ini diterbitkan karena maraknya diskriminasi yang menimpa difable dalam seleksi calon pegawai negeri sipil,” terang Naufal Sebastian.

Lebih lanjut, dikatakannya, keterangan ahli sejalan dengan dalil gugatan yang telah diajukan, yang mana tidak boleh ada pembedaan jenis maupun ragam disabilitas dalam seleksi CPNS, semua memiliki hak yang sama. “Ahli juga menyampaikan bahwa semangat afirmatif action dengan menyediakan kuota khusus penyandang disabilitas adalah memiliki roh atau semangat kesetaraan tanpa pembatasan ragam disabilitas,” imbuh Naufal.

Formasi disabilitas merupakan jalur afirmatif untuk penyandang disabilitas, dan tidak boleh digugurkan karena pembatasan syarat jenis disabilitas. Sehingga, pembedaan jenis maupun ragam disabilitas dalam penerimaan formasi khusus penyandang disabilitas adalah bentuk diskriminasi dan menunjukan ketidakpahaman pembuat kebijakan akan hak penyandang disabilitas sebagaimana telah diatur dalam UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan PP No.13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas. Sehingga pemerintah harus mengakomodir difabel dalam proses mendapatkan hak-haknya.

Baca Juga :  Antisipasi COVID-19, Satpam Harus Terapkan Prokes Secara Ketat

Naufal menambahkan, Baihaqi terbukti jelas dalam persidangan dan didukung alat bukti bahwa Baihaqi adalah seorang guru profesional dengan didukung adanya sertifikat resmi dari Kementerian Riset, Teknoogi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. “Adanya kondisi ini maka dapat digaris bawahi bahwa Pemerintah harus mengakomodir para kaum difabel dalam proses mereka mendapatkan haknya atas pekerjaan yang layak termasuk bagaimana harus hati-hati dalam menafsirkan peraturan yang ada,” tandas Naufal Sebastian mengingatkan.

Pada sidang tersebut, saksi Dr. Subagya, M.Si menegaskan bahwa Pemerintah Daerah harus hati-hati dalam menafsirkan perundang-undangan yang ada termasuk tidak boleh menafsirkan ke-disabilitas-an seseorang terutama dalam proses CPNS tanpa melibatkan ahlinya. “Dalam konteks diskriminasi yang diterima oleh Baihaqi terjadi karena adanya penafsiran pribadi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah termasuk adanya proses eleminasi peserta CPNS disabilitas dengan pribadi tanpa melibatkan ahli,” tandas dosen PLB, UNS, Solo.

Pada kesempatan itu, saksi ahli juga mengingatkan, saat rekrutmen harus ada pelayanan akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas termasuk sarana prasarana yang harus dipersiapkan. “Jangan sampai pengguna kursi roda menggunakan ruangan di lantai atas tanpa adanya fasilitas lift. Dengan teknologi bantu penyandang disabilitas bisa lebih banyak diberikan kesempatan bekerja, karena teknologi bantu itu biayanya tidak mahal,” imbuhnya.

Baca Juga :  Tingkatkan Profesionalitas Prajurit, Korem 071/Wijayakesuma Gelar Latihan Perorangan

Sedangkan untuk rekrutmen CPNS, imbuhnya, jangan pakai kualifikasi ragam disabilitas, tetapi kualifikasi akademik bukan ragam disabilitasnya yang dibatasi. “Jangan pernah menilai kompetensi penyandang disabilitas dengan asumsi dan persepsi pribadi, tetapi gunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan di bawah tidak boleh bertentangan dengan kebijakan di atasnya,” tandasnya.

Momentum dan Harapan
Ketika dihubungi Noviyana Dibyantari, Founder Komunitas Sahabat Difabel (KSD) dan Roemah Difabel (RD) Semarang, mengatakan, harapannya kejadian yang dialami Baihaqi ke depannya tidak akan terjadi lagi pada sahabat difabel lainnya. Pasalnya, yang namanya diskriminasi itu, tidak ada aturan misalnya, untuk difabel A, difabel daksa ringan dan sebagainya. “Itu namanya diskriminasi,” tandas Novyana.

Lebih lanjut, dipaparkannya, difabel netra itu tidak semuanya totaly blind atau tidak bisa melihat sama sekali. Karena difabel netra itu ada yang low vision, ringan, sedang dan berat. Kaum difabel low vision ini yang sebenarnya masih bisa menjalankan peran-peran seperti orang-orang yang tidak difabel. Hanya mungkin fungsi dari salah satu matanya mengalami hambatan.

“Kalau semua ragam disabilitas disamakan. Kalau dibilang penyandang disabilitas netra itu tidak kompeten. Tidak dapat melakukan banyak hal dan nantinya takut dibully atau mengalami kesulitan dalam bekerja, dan sebagainya. Sekarang sudah bukan jamannya lagi, karena sekarang hampir semua negara sudah peduli pada kaum disabilitas,” tegasnya.

Novi juga menyoal, apa yang terjadi kalau sampai negara kita, provinsi atau kota kita tidak peduli pada penyandang disabilitas. Apalagi kita sudah memiliki undang-undang nomor 8 tahun 2016 sebagai payung hukum yang tertinggi bagi penyandang disabilitas yang sudah berjalan hampir 5 tahunan. Amanat undang-undang ini harus dijalankan, kalau tidak dijalankan tentu ada sanskinya.

Baca Juga :  Sertu Rohmad Laksanakan Kegiatan PPKM Diwilayah, Ini Tujuannya

Dengan adanya undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 ini diharapkan tidak ada diskriminasi lagi terhadap penyandang disabilitas. Apalagi sekarang untuk penerimaan CPNS sudah ada jalur umum dan jalur khusus untuk penyandang disabilitas.

“Dengan adanya jalur khusus untuk penyandang disabilitas harusnya tidak ada diskriminasi-diskiminasi lagi, misalnya, yang bisa masuk hanya penyandang daksa ringan, tuli tidak bisa, penyandang disabilitas netra tidak bisa. Berarti teman-teman ini masih belum memiliki hak dan kesempatan yang sama sebagai warganegara,” tandas Noviyana.

Noviyana menambahkan dengan adanya kasus Baihaqi ini, pihaknya, bisa banyak belajar dari kasus hukum yang terjadi di PTUN untuk terus mengawal agar ke depannya tak terjadi lagi kasus diskriminasi yang menimpa sahabat difabel.

Sementara itu, , Ketua Yayasan SAHABAT Satu Harapan, Didik Sugiyanto mengatakan, sidang Baihaqi ini bisa dijadikan momentum, untuk memperjuangkan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Seperti apa yang disampaikan oleh saksi ahli dalam sidang, pemenuhan hak-hak untuk penyandang disabilitas ibaratnya baru mulai melangkah belum sepenuhnya diakomodir oleh pemerintah. “Undang-undangnya, katakan sudah oke, tetapi pemerintah belum sepenuhnya menjalankannya.Kalau kasus Baihaqi menang, ini bisa dijadikan momentum untuk menegaskan kepada pemerintah agar memenuhi hak-hak penyandang disabilitas sesuai dengan amanat undang-undang,” tandas Didik Sugiyanto. (Christian Saputro

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here