Sekdakot: PPK dan PPTK Kelurahan Ikuti Aturan Main

SumateraPost, Bogor – Sekdakot Bogor, Ade Sarip Hidayat meminta para PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) kelurahan mengikuti dan mematuhi aturan yang ada.

“Hari ini kita kumpul, diskusi, mencoba untuk memahami bagaimana tahapan-tahapan, mulai dari perencanaan, persiapan pengadaan hingga pelaksanaannya,” kata Ade Sarip
di Balai Kota Bogor, Kamis (27/02/2020).

Menurutnya, hampir setiap tahun ada saja kesalahan. Untuk itu, semua harus seksama memahami sosialisasi persiapan pengadaan bagi PPK dan PPTK Berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 ini agar tidak mengulangi kesalahan serupa.

“Saya minta bagian PBJ (Pengadaan Barang dan Jasa) membuat seperti ‘bengkel” atau nanti transfer melalui kecamatan. Jika ada kesulitan silahkan konsultasikan, koordinasikan,” ujar Sekda.

Saat ini anggaran untuk kelurahan bukan saja dari APBD Kota Bogor sebesar Rp 175 juta, tapi juga ada dari DAU (Dana Alokasi Umum). Pemkot Bogor ingin memastikan semua pengadaan barang dan jasa efektif, efisien dan bisa dipertanggungjawabkan serta dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Jadi, saya minta pastikan setiap tahun terevaluasi, jika ada yang kurang mohon perbaiki dan lakukan komunikasi yang baik, 2020 ini harus lebih bagus,” jelas Ade.

Kabag Pengadaan Barang Jasa (PBJ) Setda Kota Bogor, Henny Nurliani menyebutkan, berdasarkan Permendagri 130 Tahun 2018 lurah oleh kepala daerah ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Salah satu kewenangan KPA membuat perikatan/perjanjian dengan pihak lain.

“Dalam proses pengadaan barang dan jasa lurah bertindak sebagai PPK. Untuk membantu tugas kegiatannya lurah dapat dibantu PPTK,” sebutnya.

Heni menjelaskan, tujuan acara ini untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada para PPK dan PPTK mengenai pengadaan barang dan jasa. Diharapkan sosialisasi ini para PPK dan PPTK dapat lebih mengetahui dan memahami tugas dan wewenangnya. (Den)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here