Sumaterapost.co, Pringsewu – Kritikan pedas datang dari seorang dokter berparas cantik, kelahiran Pringsewu, dr. Citra, menyikapi jumlah stunting di kabupaten Pringsewu. dikatakannya, penanganan stunting harus dibutuhkan kerja serius dari Pemerintah Daerah, jangan hanya dijadikan proyek seremoni.
Pemerintah Daerah Pringsewu melalui dinas terkait sudah harus jeli terhadap warganya sejak ibu-ibu hamil, untuk dipantau melalui posyandu-posyandu, hal ini salah satu untuk pencegahan stunting sejak dini, bukan sudah diketahui anak stunting terus bertindak, ujar dokter Citra.
Diuraikan oleh Dokter Citra, bahwa Stunting adalah keadaan gagal tumbuh anak yang ditandai dengan tidak bertambahnya tinggi dan berat badan anak secara adekuat dan jika menggunakan kurva pertumbuhan anak berada di bawah garis standartnya.
Penyebabnya karna kekurangan gizi dalam waktu yg lama atau kurang sempurnanya penyerapan zat gizi yang masuk ke dalam tubuh baik sejak dalam kandungan maupun sesudah lahir.
Masih tingginya angka stunting, karna masih banyak masyarakat yang belum menerapkan pola gizi seimbang pada anak,
Lebih memilih memberikan biskuit atau kerupuk pada anak sebagai snack dibandingkan memberikan protein tinggi seperti telur, daging, cemilan padat protein lain.
Dokter putri dari Alm. H. Bambang Waluyo Utomo (Sarinongko) ini, lebih lanjut menyarankan untuk pemerintah, agar
mengganti pemberian biskuit pada program gizi nasional dengan memberikan telur
(Seperti yg sedang dicanangkan presiden “memberikan telur pada bayi dan anak sedini mungkin”),
Jadi mungkin harga bahan pokok protein mestinya lebih bisa bersahabat dengan masyarakat, ujar dr. Citra.
Senada dengan aktivis People Watch Corruption (PWC), Agus Irwanto, S. E, mengatakan, Pringsewu ini walau dinyatakan bukan Kabupaten Tertinggal, dan merupakan Kabupaten kecil terdiri dari 9 kecamatan, namun masih tinggi angka stuntingnya, 16,2%, diatas prevalensi stunting Provinsi Lampung, 15,2%, berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI).
Agar terbebas dari stunting, menurut, Tenaga Ahli Hendro Yahman anggota Komisi II DPR RI, Agus Irwanto, mengatakan, Pemerintah membuat program yang riil bukan hanya satker yang berkepentingan, namun seluruh satker yang ada saling mendukung program pencegahan dan penanggulangan stunting secara berkesinambungan, bukan hanya semangat seremoni-seremoni yang dibangun, ujarnya.
Sementara itu anggota Komisi II DPR RI, Hendro S. Yahman, beberapa hari lalupun menyikapi stunting, saat sosialisasi 4 pilar MPR RI, minta Kepala daerah ikut memberantas musuh negara yaitu kemiskinan dan kebodohan”.
Kemiskinan merupakan saudara kandung kebodohan. Keduanya musuh negara, karena bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, harus diberantas. Kalau terlambat memberantas, mereka akan beranak-pinak salah satunya adalah “stunting”. Ini akan berbahaya terhadap masa depan negara ini. Ungkap mas Hendro panggilan akrabnya.
Sementara itu Pj. Bupati Pringsewu, Adi Erlansyah pada kegiatan rembuk Stunting, di aula Pemkab Pringsewu, Selasa, (7/3/2023),yang dihadiri jajaran pemerintah daerah, instansi vertikal dan stakeholders terkait lainnya, berharap penurunan prevalensi stunting di kabupaten Pringsewu, sebanyak 1,03% yaitu menjadi 5,50 %, berdasarkan data entri elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (ePPGBMI), merupakan awal yang baik untuk mencapai target penurunan stunting menjadi 10,91% pada 2024 mendatang berdasarkan SSGI, dan menjadi 3,5 % berdasarkan target ePPGBM. “Oleh karena itu, pada 2023 ini Pemkab Pringsewu menetapkan kembali 30 pekon lokus stunting berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pringsewu No. B/248/KPTS/B.01/2022 tentang Penetapan Lokus Stunting Tahun 2023 di Kabupaten Pringsewu,” katanya.
Lebih lanjut dikatakan Pj. Bupati Adi Erlansyah bahwa rembuk stunting merupakan langkah penting yang melibatkan semua pihak untuk bersama-sama berkomitmen dalam melaksanakan program yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk memastikan pelaksanaan rencana kegiatan intervensi pencegahan dan penurunan stunting dilakukan secara bersama-sama dan menyeluruh antara perangkat daerah penanggungjawab layanan dengan sektor/lembaga non-pemerintah dan masyarakat.
Upaya penurunan stunting, lanjutnya, terdiri dari intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang harus dilakukan oleh semua pihak. “Selain mengatasi penyebab langsung dan tidak langsung, diperlukan dukungan yang mencakup komitmen dan kebijakan dari seluruh unsur dalam keterlibatan pelaksanaan kegiatan pencegahan penurunan stunting,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, dilakukan penandatanganan komitmen konvegensi penurunan stunting terintegrasi Kabupaten Pringsewu 2023 oleh Pj. Bupati Pringsewu beserta perangkat daerah terkait, instansi vertikal dan berbagai stakeholders, serta pemberian piagam penghargaan kepada para pemberi CSR yang selama ini telah berpartisipasi aktif dan mendukung upaya penurunan stunting di Kabupaten Pringsewu. (Andoyo)
