Tak Sepakat Dengan Pekerja, Berkas PT. Geubrina Utama Dilimpahkan Ke Disnaker Provinsi

Sumaterapost, Idi – Sejumlah pekerja menuntut PT. Geubrina Utama yang merupakan pengangkut Kondensat milik PT. Medco E&P Malaka, karena diduga tidak membayarkan hak – hak para pekerja. Hal tersebut disampaikan Kuasa Hukum Pekerja Muhammad Zubir, SH dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) kepada sumaterapost.co dalam pers rilisnya,
Rabu, (11/11/2020).

Dikatakan, permasalahan ini dilaporkan oleh para pekerja ke Disnaker Kabupaten Aceh Timur agar permasalahan ini dapat diselesaikan, adapun tuntutan para pekerja adalah :

1. Mengevaluasi dan menindak lanjuti kontrak kerja PT. Geubrina Utama.
2. Menuntut basic bulanan tetap Upah Minimum Provinsi.
3. Memperbaiki Keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan
4. Membayar jam kerja tambahan (Lembur)
5. Memberikan biaya kompensasi mandah bagi kerja pekerja On Duty.

Setelah perkara ini sampai pada Disnaker Kabupaten Aceh Timur, Pihak Disnaker Aceh Timur berupaya mempertemukan antara Pihak Pekerja dengan Perusahaan PT. Geubrina Utama, setelah menggelar 2 kali pertemuan, namun tidak ditemui kesepakatan antara para pekerja dengan pihak PT. Geubrina Utama, antara lain adalah:

1. Adanya kontraksi perjanjian kerja (PKWT) yang belum sesuai dengan berdasarkan ketentuan perundang- undangan yang berlaku.
2. Adanya upah pokok yang belum dibayar oleh pihak perusahaan karena dalam kontrak perjanjian kerja tidak disebutkanya upah pokok, yang dibayar kan adalah upah/trip.

Dengan tidak tercapai nya kesepakatan di Disnaker Kabupaten Aceh Timur, maka pihak Disnaker Kabupaten Aceh Timur mengalih kan perkara tersebut ke Disnaker Provinsi Aceh.

Kuasa Hukum Pekerja, Muhammad Zubir, SH juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengikuti proses prosedur sesuai ketentuan Hukum yang berlaku.”Namun jika permasalahan ini sampai di Disnaker Provinsi Aceh juga tidak menemui kesepakatan, maka kami akan menggugat Perusahaan ke Pengadilan Hubungan Industial (PHI),”sebutnya.

Zubir juga menyayangkan di zaman modern seperti sekarang ini ternyata masih ada perusahaan yang melanggar ketentuan perundang-undangan dengan tidak memberikan hak-hak para pekerja.

“Kita berharap semoga permasalahan ini dapat diselesaikan di Disnaker Provinsi Aceh, dan permasalahan seperti ini tidak terulang kembali dan juga menjadi contoh buat perusahaan lain”, tandasnya. (rils/red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here