Terkait Berita Nota Pembayaran di RSUD RBC, Ketua Komisi C Terkesan Buang Badan

Ketua Komisi C terkesan buang badan terkait pemberitaan nota pembayaran pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Ragab Bagawe Caram (RSUD RBC)

Mesuji – Ketua Komisi C terkesan buang badan terkait pemberitaan nota pembayaran pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Ragab Bagawe Caram (RSUD RBC) Mesuji yang berubah-ubah serta tidak di input menggunakan sistem agar konfirmasikan hal tersebut kepada Pansus, Kamis(21/04/22).

”Coba saja konfirmasi dengan Ketua Pansus karena kasus ini sudah di tangani oleh mereka, dan saya tidak bisa berkomentar,” Jelas Jhon Tanara Ketua Komisi C.

Pasalnya beberapa waktu lalu Komisi C telah melakukan Hearing bersama Dinas Kesahatan dan pihak RSUD RBC, bahkan sempat turun langsung ke lokasi (RSUD RBC) namun sayangnya Jhon tidak bisa berkomentar terlalu banyak.

“Ia kita juga sudah sempat turun ke RSUD RBC beberapa waktu lalu. Kita meminta kepada pihak RSUD dan Dinas Kesehatan agar meningkatkan kinerja mereka. Ya nanti coba anda konfirmasi lagi kepada Ketua Pansus karena kasus itu telah sampai di Pansus.” Tegasnya.

Sementara itu Untung Supriyadi, S.P sebagai Ketua Pansus mengatakan bahwasanya Komisi C dan Pansus sendiri hanya melakukan penyelarasan saja dan memberikan beberapa catatan saja. “Salah satunya terkait peningkatan pelayanan, peningkatan manajemen, sistem dan kebijakannya. Jika akan memberikan kebijakan agar sekiranya ada payung hukum supaya kedepannya lebih enak. Ini kan sebenarnya di tangani oleh Komisi C saya juga tidak mengikuti dari awal. RSUD RBC kan sudah menjadi BLUD, kita berharap untuk lebih ditingkatkan lagi kinerjanya baik pelayanannya.” Jelasnya.

Untung juga menjelaskan bahwa nota manual tersebut tidak bermasalah selagi sistem dari SIM RS sendiri belum ada.
“Kemarin saat Hearing kita konfirmasi kepada mereka, karena yang lama itu belum ada sistem. Nah sekarang sudah ada sistem yang baru jadi online semua begitu jawaban dari klarifikasi pihak RSUD RBC kemarin. Dan untuk sistem ini sendiri baru jadi, untuk tahun berapanya sistem ini di mulai untuk pastinya saya agak agak lupa. Yang jelas kalau sistem itu sudah beberapa bulan cumankan harus ada persiapan untuk SDM nya sendiri. Dan sudah mulai di terapkan antara bulan ini dan bulan kemarin diterapkannya. Pada intinya itu sedang ada peralihan sistem dari manual ke sistem yang online. Serta kami menekankan agar ada perbaikan sistem baik dari pelayanan, manajemen, dan kebijakannya,” paparnya.

Sayangnya keterangan hasil dari Ketua Pansus tidak selaras dengan apa yang dikatakan oleh Kusnandar Sekertaris Dinas Kesehatan. Bahwa pihaknya sempat turun langsung ke RSUD RBC menjelaskan, RSUD RBC sudah memiliki SIM RS namun dalam keadaan rusak dan tengah proses perbaikan.

“Sebelum Komisi C melakukan Hearing dan turun kelapangan kita sudah sempat turun dan menayakan bagaimana hal ini bisa terjadi. Pihak RSUD RBC menjelaskan bahwa SIM RS mereka tengah rusak dan sedang dalam proses perbaikan,” paparnya beberapa waktu lalu di ruang kerjanya.

Kusnandar sendiri sempat menyayangkan lemahnya sosialisasi dari pihak BPJS yaitu, ada beberapa peraturan yang tidak di sosialisasikan oleh mereka. “Seharusnya BPJS melakukan sosialisasi kepada pengguna BPJS agar tidak terjadi miss komunikasi seperti ini,” Ujarnya.

Jika menurut penjelasan dari Ketua Pansus III bahwa sistem online tersebut baru di terapkan hal tersebut sangat tidak sesuai dengan data yang di peroleh awak media, Yaitu berdasarkan dari DPA Dinas Kesehatan Tahun 2021 untuk pengadaan Software SIM-RS sendiri tidak ada. (Tim)