Terkait PT PPE, LAKRI Desak Kejagung Turun Tangan, Sebelum Berkirim Surat Ke Pakde

SumateraPost, Bogor – Buntut leletnya pengusutan dugaan penyimpangan dana talangan penyertaan modal perusahaan plat merah milik Pemkab Bogor oleh Kejasaan Negri (Kejari) Cibinong terus bergulir.

Ketua Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI) Bogor Raya Yati mengatakan leletnya Kejari Cibinong mengusut duga korupsi di BUMD. Pihaknya mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) turun tangan atau ambil kasus tersebut.

“Kita mendesak Kejagung turun tangan. Sebelum kita laporkan hal ini pada Pakde ( Presiden-red). Sebab kasus itu sudah terlalu lama. Bila Kejari Cibinong berdalih belum ada hasil audit BPK dan terkendala, lebih baik lempar handuk atau kibarkan bendera putih,” kata Yati pada wartawan Rabu (14/4/2021)

Baca Juga :  Polres Bogor Amankan, Delapan Travel Gelap Pengangkut Pemudik

Menurut Yati, Perusahaan daerah PT Prayoga Pertambangan dan Enerji, berdiri sejak tahun 2012 dan diduga merugi hingga Rp 80 miliar. Untuk bidang usaha dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2013.

Perda tersebut mengatur bidang usaha dibidang pertambangan dan Asphalt Mixing Plant (AMP), total penyertaan modal yang diperoleh dari Pemkab Bogor hingga Rp200 miliar

“Pemkab Bogor menahan penyertaan modal tahap akhir untuk PT PPE, sebesar Rp 26 miliar. Sebelum ada evaluasi manajemen dalam mengelola perusahaan kedepan”, kata Yati.

Pemkab Bogor bersama direksi PPE telah menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan segenap manajemen PT PPE. Namun perusahaan tersebut hidupnya masih tertatih tatih.

Baca Juga :  Penyekatan Cileungsi, Memutar Balik Sejumlah Kendaraan, Tes Antigen Umumnya Negatif

“Waktu itu Pemkab Bogor mulai ragu apakah hasil evaluasi, dalam Rapat RUPS apa dilanjut atau tidak. Bila dihentikan dan jadi pertimbangan nasib para karyawan,” tegas Yati.

Karena perusahaan tersebut ada indikasi tidak sehat dari segi manajerial. Hal itu dibuktikan, PT PPE belum bisa memberi deviden pada Pemkab Bogor sebagai pemegang saham.

Dikatakan, bila dirunut modal awal, PPE diberi Rp50 miliar yang terbagi dalam dua tahap, yakni pada tahun 2012 sebesar Rp 27,5 miliar dan Rp 22,5 miliar pada tahun 2013. Kemudian hingga tahun 2017 perusahaan itu akan dapat penyertaan modal sebesar Rp 200 miliar.

Baca Juga :  Polres Bogor Gelar Operasi Ketupat, Nekat Mudik Dipastikan Diputar Balik

Kemudian pada tanggal 7 Oktober 2019 keluarnya surat dari Dirut PT PPE yang ditanda tangani Rajab Tampubolon tentang segenap karyawan di rumahkan berlaku 16 Oktober 2019, kecuali keamanan.

Dirumahkan segenap karyawan berdasarkan surat nomor 1.1/190.1/PPE-CS/X/2019 yang ditandatangani Direktur Utama Radjab Tampubolon.

” Kita pantau terus dan kini tengah diusut Kejaksaan Negeri Cibinong. Masyarakat ingin tau sebatas mana yang dilakukan Kejari Cibinong dalam pengusutan tersebut,” tegas Yati.(Den)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here