Untuk Kepentingan Penyidikan Bupati Labura Menjadi Tersangka dan Ditahan KPK

SumateraPost – Khairuddin Syah atau yang akrab disapa H Buyung yang merupakan Bupati Labuhanbatu Utara (Labura) ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak hari Selasa (10/11/2020).

Selain H Buyung, KPK juga menahan Puji Suhartono (PJH) dari kalangan swasta dan pernah menjadi Wakil Bendahara Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) periode tahun 2016-2019.

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar pada jumpa pers menyampaikan Bupati Labura ini ditahan karena diduga terlibat korupsi urusan penyediaan Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Labura.

Untuk kepentingan penyidikan, pada hari Selasa, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 45 orang saksi juga kepada para tersangka, penyidik melakukan penahanan untuk 20 hari ke depan terhitung sejak tanggal 10 sampai 29 November 2020,” ujar Lili.

Bupati Labuhanbatu Utara ditahan di Rutan Polres Jakarta Pusat dan tersangka PJH di Rutan Polres Jakarta Timur.

Lili menambahkan bahwa perkara ini merupakan pengembangan dari dugaan suap usulan dana perimbangan keuangan daerah dalam RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2018, yang diawali operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat 4 Mei 2018. Ternyata KPK menemukan ada keterlibatan pihak lain dalam kasus ini.

Setelah menemukan bukti permulaan yang cukup, KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ini ke penyidikan pada tanggal 17 April 2020 dan menetapkan status tersangka kepada Khairuddin Syah Sitorus dan Puji Suhartono.

Lili menyampaikan atas perbuatannya, Bupati Labuhanbatu Utara ini disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan, Puji Suhartono disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 KUHP.

(H. Harahap)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here