UPT Wasnaker II Sumut Diminta Serius Tangani PHK Sepihak Pekerja Wika Beton

SumateraPost.co, Binjai – Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan Ketenagakerjaan (Wasnaker) Wilayah II Provinsi Sumatera Utara diminta serius menangani persoalan antara pekerja/buruh korban pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak dengan manajemen perusahaan yang memberhentikan mereka.

Hal tersebut diungkapkan Tim Pengacara Departemen Advokasi Reclasseering Indonesia Komisariat Wilayah (Komwil) Sumatera Utara, Andika Atmaja SH CPCLE,, Senin (29/06/2020), menyikapi dugaan pelanggaran Pasal 28 Undang-Undang RI Nomor: 13/2003 tentang ketenagakerjaan Jo Pasal 43 Undang-Undang RI Nomor: 21/2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh, atas indikasi pemberangusan serikat pekerja/serikat buruh (union busting) oleh dua perusahaan rekanan PPB PT Wika Beton Tbk, yakni PT Ardy Jaya Cemerlang dan PT Rizky Abadi Maqbul.

“Berdasarkan surat dari Direktur Bina Penegakan Hukum Ketenagakerjaan RI Nomor: 51/4/AS.03.02/II/2020, yang diterima per 10 Maret 2020 oleh UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Provinsi Sumatera Utara, seharusnya sudah ada tindaklanjut. Sebab surat tersebut memang menyoroti persoalan itu,” katanya.

Sayangnya menurut Andika, setelah lebih dari tiga bulan persoalan itu berlamgsung, surat dari Direktur Bina Penegakan Hukum Ketenagakerjaan RI belum juga didisposisikan Kepala UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Provinsi Sumatera Utara.

Tentu saja hal ini pun membuat Tim Pengacara Departement Advokasi Reclasseering Indonesia Komwil Sumatera Utara, selaku penerima kuasa dari pekerja korban PHK yang menjadi pelapor, mencurigai jika rekanan PPB PT Wika Beton Tbk, yakni PT Ardy Jaya Cemerlang dan PT Rizky Abadi Maqbul, terkesan sebagai perusahaan yang kebal hukum.

Apalagi sesuai Surat Lurah Sumber Mulyorejo, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Nomor: 180-1308, mengatakan bahwa alamat kedudukan salah satu kamtor perusahaan rekanan PBB PT Wika Beton TBK tidak terdapat di Kelurahan Sumber Mulyorejo.

“Masih banyak lagi sebenarnya kejanggalan-kejanggalan yang kami temukan, berdasarkan penelusuran investigasi tim kami di lapangan. Sehingga terkesan kedua perusahaan ini adalah abal-abal,” terang Andika.

Atas dasar itu pula, lanjutnya, Tim Pengacara Departement Advokasi Reclasseering Indonesia Komwil Sumatera Utara berharap permasalahan antara pekerja korban PHK dengan kedua perusahaan penyalur renaga kerja tersebut dapat segera selesai.

“Kami juga meminta ketegasan Kepala UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Provinsi Sumatera Utara agar segera mengeluarkan Surat Perintah Sidik kepada Polri sesuai kewenangannya,” sebut Andika.

Sementara itu, Ketua Reclasseering Indonesia Komwil Sumatera Utara, Suhari, saat ditemui wartawan di kantornya, Jalan Utama, Dusun VII, Desa Tandam Hilir I, Kecamatan Hamparanperak, Kabupaten Deliserdang, menegaskan pihaknya tetap eksis dan selalu proaktif menyikapi segala bentuk pengaduan masyarakat.

“Termasuk pula melakukan kontrol sosial yang mengacu kepada AD/ART (anggaran dasar/anggaran rumahtangga) lembaga maupun sesuai mekanisme undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang kita cintai ini,” ujarnya. (andi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here