Warga Pekon Wates Lapor ke Ombudsman Perwakilan Lampung, Permasalahan Legalitas SPBU 

Sumatera Post, Pringsewu – Salah satu warga di pekon Wates Kecamatan Gadingrejo yang rumahnya bersebelahan langsung dengan SPBU milik PT. Surya Bumi Permai, melayangkan surat ke Ombudsman Perwakilan Lampung, tertanggal.14 Oktokber 2020.

Surat yang dilayangkan ke Ombudsman Indonesia Perwakilan Lampung merupakan surat Tembusan, isi surat tersebut, menjelaskan Catur Agus Dewanto warga Kabupaten Pringsewu yang beralamat di RT.004 RW.001 Pekon Wates Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu dengan nomor NIK 181002110xxxxx nomor HP 08137928xxxxx dan telah bertempat tinggal di Pekon Wates sejak tahun 1999 sampai dengan saat ini.

Bersama ini selaku warga akan menyampaikan keluhan dan permohonan keadilan berdasarkan ketentuan dan legalitas yang berlaku dan diberlakukan di lingkup pemerintahan.

Pada saat ini di samping kediaman atau rumah saya saya telah berdiri SPBU Pertamina dengan nomor 24.353.150 milik perusahaan PT. Surya Bumi Permai dimana proses dilakukan sejak tahun 2018 sampai dengan surat ini dibuat.

Rumah saya yang disebelah utara hanya dipisahkan oleh tembok memanjang dari timur ke barat sepanjang kurang lebih 50 meter dan tidak ada rumah warga lainnya di sebelah utara yang berbatasan langsung kecuali tanah kosong non bangunan.

Beberapa hal yang membuat kegelisahan, yaitu :
– Bahwa Pemerintah Pekon Wates dan Pemerintah Kecamatan Gadingrejo telah mengeluarkan SURAT REKOMENDASI sebagai berikut :
Kantor Pekon Wates nomor 27/640/2005.XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 dan atau nomor 091/S1-DW/2001/XI/2018 tanggal 19 Desember 2018

Kantor Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu nomor 503/66/C.04/2018 tanggal 20 Desember 2018
perihal Surat Keterangan Tempat Usaha sehingga diberikan rekomendasi untuk pengurusan izin usaha SPBU atas permohonan Saudara David Japri selaku Kuasa PT. Surya Bumi Permai.

PADA KENYATAANNYA SURAT REKOMENDASI baik dari Pekon Wates dan Kecamatan Gadingrejo MENDAHULUI acara SOSIALISASI pada tanggal 24 Desember 2018 yang dilaksanakan di rumah Bapak Hadi Suyanto/Tusono yang merupakan INISIATIF dari saya menanggapi rumor dan kondisi lingkungan terkait dengan rencana pengalihan hak status tanah warga dan rencana pembangunan SPBU oleh Pihak swasta yakni PT. Surya Bumi Permai yang dihadiri oleh Kepala Pekon Wates, Kuasa PT. Surya Bumi Permai, Pegawai BPN, Notaris PT. Surya Bumi Permai, Penjual tanah TAHAP I, dan beberapa orang warga dari RT.004 RW.001 dan juga sebagai sebuah PERSYARATAN yang harus dilakukan oleh pengembang atau perusahaan yang akan bergerak di bidang SPBU.

Pada kesempatan pertemuan SOSIALISASI tersebut untuk sekian kali saya mengingatkan agar dibuatkan berita acara atau notulen berisikan tentang keinginan warga dan ditandatangani oleh semua yang hadir dan memperbaiki administrasi yang SALAH dan BELUM BENAR.

Sehingga kegiatan SOSIALISASI hanya dijadikan KAMUFLASE saja dan suatu TINDAKAN PEMBODOHAN atas warga yang disetujui oleh pemerintah Pekon Wates.

Bahwa SURAT REKOMENDASI yang dikeluarkan baik oleh Pemerintah Pekon Wates dan Pemerintah Kecamatan Gadingrejo TIDAK MELAKUKAN CEK LAPANGAN sebab saya yang berbatasan langsung dengan lokasi SPBU di sebelah Utara tidak ada namanya sama sekali dan terkesan SENGAJA DIHILANGKAN sedangkan yang dicantumkan adalah 1 orang di sebelah rumah saya tidak berbatasan langsung atas nama Yatiman dan 2 orang warga RT. 002 atas nama Ade Sarnan (ketua RT. 002) dan Heri Hariyanto atau Legi Hariyanto (Ketua RW. 001) yang merupakan aparat pamong desa/pekon

Selain itu pada SURAT REKOMENDASI tersebut bahwa berbatasan dengan Saudara Suprapto dan Tiyo adalah TIDAK BENAR, sebab Saudara Suprapto berada di RT.003 SELAKU Ketua RT dan Saudara Tiyo rumahnya berjarak 40 meter dari batas dinding SPBU sedangkan yang berbatasan langsung atas nama Saudara Parlohutan Sidabalok dan Saudara Handoko serta Saudara Yudi tidak disebutkan.

Di sebelah Timur yang SEHARUSNYA disebutkan berbatasan langsung dengan Jalan Negara A. Yani tetapi menyebutkan nama-nama warga diseberang jalan dengan kata lain tidak berbatasan langsung dengan tanah yang akan dikuasai oleh PT. Surya Bumi Permai selaku pengembang SPBU yakni atas nama Saudara Tumirin, Saudara Wasirun, Saudara Untung Wibowo dimana Saudara Untung Wibowo adalah Ketua RT.001.

Adanya KETIDAK-KONSISTEN-AN penomoran surat dan data lainnya yakni di SURAT REKOMENDASI dengan surat lainnya di tingkat Pemerintah Pekon Wates.

SURAT REKOMENDASI yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pekon Wates dan Pemerintah Kecamatan Gadingrejo dijadikan Dasar pengajuan perizinan ke Dinas PMPTSP Kabupaten Pringsewu dan KEMUNGKINAN oleh Dinas PMPTSP tidak dilakukan cek lapangan dan diduga Dinas PMPTSP tidak teliti terkait administrasi surat rekomendasi yang diberikan oleh Pemerintah Pekon Wates dan Pemerintah Kecamatan Gadingrejo.

Memperhatikan point 1 sampai dengan 4 maka saya selaku warga yang berbatasan langsung dengan lokasi SPBU dan terdampak langsung maka berharap agar SURAT IZIN yang telah dikeluarkan AGAR DAPAT DITINJAU ULANG bahkan DICABUT dan kepada ASN yang terlibat baik di tingkat Pekon dan Kecamatan sehingga timbulnya SURAT REKOMENDASI agar diusut tuntas dan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Saya berharap jangan sampai hanya mengejar investasi di daerah mengorbankan hak-hak dasar warga bahkan dihilangkan.

Dalam Surat Laporan itu, Catur Agus Dewanto,melaporkan bahwa selain tersebut diatas Agus Catur Dewanto, menduga :
salah satu syarat untuk mendapatkan rekomendasi teknis dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu berupa DOKUMEN AMDAL atau mungkin UPL-UKL yakni BERITA ACARA MUSYAWARAH yang disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup adalah ASPAL atau asli tapi palsu sebab saat ditanyakan dalam rapat tanggal 27 september 2019 perwakilan perusahaan mengaku berdasarkan hasil musyawarah dimana khusus terkait musyawarah tidak pernah dilakukan KECUALI saat sosialisasi di rumah kediaman Bapak Hadi Suyanto/Tusono saja.

Dan bila hal tersebut digunakan maka tidak ada daftar hadir yang diedarkan dengan tulisan MUSYWARAH.

Selain itu berdasarkan penelusuran yang saya lakukan ada di salah satu dokumen terjadi indikasi PEMALSUAN TANDA TANGAN dari warga yang disebutkan namanya hal ini menjadi cacat hukum atau illegal bagi saya dan dapat di cross cek dengan warga yang bernama HANDOKO dan UNTUNG WIBOWO.

Selain itu juga berdasarkan pengakuan Saudara Suprapto dan Ade Sarnan mereka tidak mengetahui apa isi yang mereka tandatangani hanya menuruti perintah dari Bayan atau RW saja dan PATUT DIDUGA berdasarkan arahan dari Kepala Pekon tetapi menjadi masalah bagi saya KARENA akhirnya KELUARNYA SURAT REKOMENDASI baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pekon Wates dan Pemerintah Kecamatan Gadingrejo dijadikan Dasar pengajuan perizinan ke Dinas PMPTSP Kabupaten Pringsewu.

Pada pelaksanaan pekerjaan karena saya berbatasan langsung maka dampak yang saya terima adalah debu yang beterbangan dan mengotori lingkungan rumah saya, suara bising kegaduhan yang terjadi akibat proses pembangunan dan membuat ketidaknyamanan yang luar biasa bagi keluarga saya sehingga seringkali saya ingatkan bahkan dengan kata-kata saya yang kasar dan kurang sopan. Bahkan sisa pekerjaan yang mengotori tanah saya masih ada sampai dengan saat ini.

Adanya perubahan pembangunan dari rencana pembangunan yang disampaikan kepada warga dan saya tidak berkeyakinan bahwa sudah dilakukan PERUBAHAN di tingkat Kabupaten seperti di TKPRD, Dinas PUPR, Dinas Lingkunga Hidup da di Dinas PMPTSP sehingga patut diduga pegawai yang seharusnya turut melakukan pemantauan tidak melakukan pemantauan, mohon berkenan kepada Bapak untuk dapat memerintahkan cek ulang kembali di masing-masing TUSI OPD di Kabupaten Pringsewu. Meskipun pengakuan dari PT. Surya Bumi Permai sudah melaporkan dan melakukan perubahan.
Contoh : Perubahan atas Ukuran/Tonase TANKI PENDAM

Dalam Surat Itu ditulis pula, Karena saya merasa sebagai warga yang akan berdampak langsung maka saya pun telah melakukan berbagai upaya untuk mencari informasi, melakukan konfirmasi dan klarifikasi mulai dari Pemerintah Pekon Wates dan Pemerintah Kecamatan Gadingrejo, Pihak PT. PT. Surya Bumi Permai, Pihak Kontraktor, dan beberapa OPD di lingkup Pemeritah Kabupaten Pringsewu baik secara lisan dana atau dalam bentuk pertemuan, antara lain :
Bulan Agustus 2019 dan awal September dengan Dinas PMPTSP Kabupaten Pringsewu Tanggal 5 September dengan Pihak Penerima Kuasa PT. Surya Bumi Permai Saudara David dan Saudara Yanto
Tanggal 5 September dengan Pemerintah Pekon Wates atas nama Irwan Kristiana yang disaksikan oleh beberapa staf Pekon dan Pemerintah Kecamatan Gadingrejo atas nama Yuli Susapto disaksikan oleh Saudara Kuncoro bertemat di Kantor Pekon Wates Timur.

Tanggal 10 September 2019 bertempat di Kantor Pekon Wates difasiltasi oleh Camat Gadingrejo yang dihadiri oleh pihak Perusahaan, Penerima Surat Kuasa dari Perusahaan, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PMPTSP, dan Pihak Pekon Wates, yang dijanjikan akan dibuatkan NOTULENSI tidak pernah ada sampai surat ini dibuat.

Tanggal 27 September 2019 bertempat di Kantor Pekon Wates Gadingrejo yang dihadiri oleh pihak Perusahaan, Penerima Surat Kuasa dari Perusahaan, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PMPTSP, Kantor Kesbangpol (pengakuan yang bersangkutan melaksanakan disposisi Bupati Pringsewu), Pihak Kepolisian (Babinkantibmas Pekon Wates atas nama Polres Tanggamus), Pihak TNI-AD (Babinsa Pekon Wates atas nama KODIM Tanggamus) dan Pihak Pekon Wates serta beberapa orang warga dan dijanjikan akan dibuatkan NOTULENSI tidak pernah ada sampai surat ini dibuat.

Pada tanggal 2 Februari 2020 saya coba menghubungi pihak-pihak yang ikut rapat pada tanggal 27 September antara lain kepada Kepala Pekon Wates, Camat Gadingrejo dan Kepala Kesbangpol memalui chat WA tetapi tidak ada yang respon positif begitu juga kepada pihak perusahaan.

Pada Tanggal 11 Oktober 2020 kembali lagi saya meminta informasi atas kelanjutan hal-hal di atas dan tidak ada informasi yang jelas

Dan beberapa kesempatan lainnya dengan pihak yang berkaitan yang tidak saya sebutkan dan semua tetap berjalan layaknya ‘Anjing menggonggong kafilah berlalu’, dan itu masih terjadi hingga surat ini dibuat. Dan pihak PT. Surya Bumi Permai pun menggunakan pihak lain untuk mengintervensi masalah ini.

Dikatakan Catur Agus Dewanto, yang dia sampaikan, bertindak atas nama pribadi TIDAK SEKALI KALI mengatasnamakan warga lainnya karena belum tentu mereka merasa dirugikan dan direndahkan seperti saya dan bila akhirnya akan berdampak maka biarlah berdampak terhadap diri saya saja tidak melibatkan orang lain.

Catur Agus Dewanto juga berharap, agar Bupati maupun Ombudsman dapat menuntaskan permasalahan ini dengan bijaksana dan saya berkeyakinan sekali akan hal tersebut. Ujar Catur Agus Dewanto.

Kepala Pekon Wates irwan Kristiana saat dikonfirmasi melalui Hand Phone Celuler, Senin (19/20) pukul 14.20 wib, mengatakan, Memang benar salah satu warganya menggugat perijinan SPBU di Pekon Wates yang tempat tinggalnya bersebelahan dengan SPBU, namun saat itu terakhir yang bersangkutan Catur Agus Dewanto meminta agar diadakan pertemuan dan adanya MoU dari perusahaan, namun sepertinya dari pihak.perusahaan tidak ditindak lanjuti, hal inilah yang saya sayangkan kepada pihak Perusahaan, ujar Kepala Pekon Wates Irwan Kristiana. (ndy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here