Yusri: DPP Aceh Sepakat Yang Legal Dibawah Pimpinan HM Husni Mustafa, SE.MM

SUMATERAPOST.co, Medan – Pelantikan Pengurus DPP Aceh Sepakat yang dikukuhkan Gubernur Sumut baru-baru ini mengundang komentar sejumlah pihak. Salah satunya warga Aceh yang tinggal di Kota Medan, Yusri Usman.

Yusri mengaku prihatin Gubernur Sumut mengukuhkan organisasi yang menggunakan nama DPP Aceh sepakat pada Senin (5/4) kemarin.

Seharusnya Gubsu bisa memberikan tauladan ke masyarakat untuk menghormati hukum, termasuk putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (inkraht van gewijsde atau res judicata).

“Pasalnya, menurut putusan Mahkamah Agung nomor : 420K/Pdt/2019 tertanggal 24 April 2019 yang berkuatan hukum tetap, bahwa ke pengurusan yang sah adalah di bawah HM Husni Mustafa SE,MM sebagai Ketua Umum DPP Aceh Sepakat dan T.Bahrumsyah SH MH sebagai Sekretaris Umum DPP Aceh Sepakat,” katanya.

Kemudian, lanjut Yusri, DPP Aceh Sepakat yang legal dan legitimate di bawah pimpinan HM Husni Mustafa SE,MM itu telah melakukan Mubes ke XI di Hotel Polonia Medan pada 26 Desember 2020, dan kepengurusannya sudah“Jika ada pihak pihak yang menuding bahwa Mubes ke XI pada 26 Desember 2020 cacat hukum.

Baca Juga :  Infrastruktur Jalan Jadi Prioritas Pembangunan Pemkab Sergai

Seharusnya sebagai warga negara yang taat hukum lakukanlah upaya secara hukum, jika tidak bisa diselesaikan secara internal sesuai AD ART Aceh Sepakat atau jika tidak ada titik temu antara para pihak, walau telah dilakukan mediasi oleh pihak Pemprov Sumut, maka langkah yang benar secara hukum adalah menggugat ke pengadilan, sesuai bunyi pasal 57 dan 58 dari UU Ormas nomor 16 tahun 2017,” katanya.

Atas sikap dan tindakan Gubsu tersebut, kata Yusri, DPP Aceh Sepakat d ibawah ke pengurusan HM Husni Mustafa SE,MM dan T Bahrumsyah SH MH sebagai pihak yang taat hukum. “Seyogyanya melakukan langkah langkah hukum atas adanya penyalah gunaan wewenang (detournement de pouvoir/abuse of power) atau melampaui kewenangannya (exces de pouvoir) sebagai pejabat negara oleh Gubsu ke PTUN dan/atau ke Pengadilan Negeri sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechmatige overheids daad) ex pasal Jika ada pihak pihak yang menuding bahwa Mubes ke XI pada 26 Desember 2020 cacat hukum.

Baca Juga :  Indra Kelana: PII Sumut Akan Gelar Perkampungan Kerja Pelajar

Seharusnya sebagai warga negara yang taat hukum lakukanlah upaya secara hukum, jika tidak bisa diselesaikan secara internal sesuai AD ART Aceh Sepakat atau jika tidak ada titik temu antara para pihak, walau telah dilakukan mediasi oleh pihak Pemprov Sumut, maka langkah yang benar secara hukum adalah menggugat ke pengadilan, sesuai bunyi pasal 57 dan 58 dari UU Ormas nomor 16 tahun 2017,” katanya.

Atas sikap dan tindakan Gubsu tersebut, kata Yusri, DPP Aceh Sepakat d ibawah ke pengurusan Husni Mustafa SE dan T Bahrumsyah SH MH sebagai pihak yang taat hukum. “Seyogyanya melakukan langkah langkah hukum atas adanya penyalah gunaan wewenang (detournement de pouvoir/abuse of power) atau melampaui kewenangannya (exces de pouvoir) sebagai pejabat negara oleh Gubsu ke PTUN dan/atau ke Pengadilan Negeri sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechmatige overheids daad) ex pasal 1365 KUHPerdata,” tutupnya. (*) Jika ada pihak pihak yang menuding bahwa Mubes ke XI pada 26 Desember 2020 cacat hukum, seharusnya sebagai warga negara yang taat hukum lakukanlah upaya secara hukum, jika tidak bisa diselesaikan secara internal sesuai AD ART Aceh Sepakat atau jika tidak ada titik temu antara para pihak, walau telah dilakukan mediasi oleh pihak Pemprov Sumut, maka langkah yang benar secara hukum adalah menggugat ke pengadilan, sesuai bunyi pasal 57 dan 58 dari UU Ormas nomor 16 tahun 2017,” katanya.

Baca Juga :  AKBP Yustinus Setyo : Deklarasi Tolak Narkoba Menuju Tanah Karo Bebas Narkoba

Atas sikap dan tindakan Gubsu tersebut, kata Yusri, DPP Aceh Sepakat d ibawah ke pengurusan Husni Mustafa SE dan T Bahrumsyah SH MH sebagai pihak yang taat hukum. “Seyogyanya melakukan langkah langkah hukum atas adanya penyalah gunaan wewenang (detournement de pouvoir/abuse of power) atau melampaui kewenangannya (exces de pouvoir) sebagai pejabat negara oleh Gubsu ke PTUN dan/atau ke Pengadilan Negeri sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechmatige overheids daad) ex pasal 1365 KUHPerdata,” pungkas Yusri.(b)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here