Diangkat jadi CPNS Oknum Guru di SMPN Satu Atap 1 Krui Malah Malas Mengajar 

Sumaterapost.co | Pesisir Barat – Melalui informasi yang terhimpun masih ada saja oknum guru yang tidak melaksanakan tupoksi dengan baik, salah satunya di SMPN Satu Atap 1 Krui, Pekon Way Haru,Kecamatan Bengkunat Kabupaten Pesisir Barat.

Padahal sangat jelas dalam Undang-Undang sudah tertuang hak dan kewajiban guru maka guru yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik bisa disebut pelanggar hukum negara jelas ada konsekuensinya.

Menurut beberapa narasumber ada salah satu tenaga pendidik di SMPN Satu Atap 1 Krui dengan status ASN yakni Aswandi diduga melakukan pelanggaran hukum negara.

Baca Juga :  Rugikan Keuangan Negara, Mantan Peratin Pagar Dalam di Bui

Menurut salahsatu narasumber,

“Pak Aswandi ini sangat sulit ditemui di sekolahan apalagi satu tahun terakhir ini tiap kami kesekolahan tidak pernah menjumpai pak Aswandi,”ungkapnya.

Hal tersebut dibenarkan oleh Mat Yani selaku Kepala Sekolah SMPN Satu Atap 1 Krui saat dikonfirmasi melalui media telepon salah satu aplikasi media sosial.

“Saya pernah menegur secara lisan kepada Pak Aswandi sebab sudah dua bulan saat itu pak Aswandi tidak masuk sekolah,”terang Mat Yani.

Saat ditemui di kediamannya, Aswandi tidak membantah perihal dia jarang masuk ke sekolah akhir-akhir ini.

Baca Juga :  Realisasi DD di Pekon Sukajadi Disinyalir Sarat Penyimpangan

“Sejak dua tahun ini seiring adanya Covid-19, saya memang jarang ke sekolah, karena akses jalan menuju kesana tidak diperbolehkan lagi lewat jalur darat maka kami harus lewat jalur laut,”jelas Aswandi.

Aswandi menambahkan,

“Tahun 2019 saya diterima menjadi PNS dan ditempatkan di SMPN Satu Atap 1 Krui, saat ini saya sedang merencanakan untuk pindah tugas ketempat yang tidak terlalu jauh dari tempat tinggal saya. Saat ini saya berdomisili di Kabupaten Tanggamus, sedangkan saya mengajar di daerah Kabupaten Pesisir Barat,”bebernya.

Baca Juga :  Tedi Zadmiko: Pelayanan Kesehatan Harus Ditingkatkan

Dengan nada tantangan, Aswandi mengungkapkan sudah mempersiapkan dana Rp.40.000.000 bagi siapa yang bisa mengurus perpindahannya.

Hal ini seharusnya disikapi secara tegas oleh pihak terkait, terutama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat dengan cara memberikan sanksi agar tidak ada lagi guru-guru yang tidak menjalankan tugas dengan baik mengingat gaji serta tunjangan para guru sudah dijamin negara, maka tidak ada lagi alasan guru malas-malasan mengajar apalagi sampai berbulan-bulan tidak ke sekolah.

 

(Herwan)