Forum Bersatu LSM Lakukan Aksi Unjuk Rasa, Tuntut Dana Insfrastruktur Di Sumsel Diduga Kuat Sarat KKN

Sumaterapost.co | Ogan Ilir – Forum bersatu LSM lakukan unjuk rasa damai di depan Kantor Gubernur Sumatera Selatan. Dalam aksinya meminta kepada Bapak Gubernur mengenai pembangunan ruas jalan Infrastruktur yang ada di Provinsi Sumsel yang di kerjakan oleh pelaksana kontraktor CV. CIPTA KARYA OGAN yang menelan dana anggaran negara sebesar (Rp. 5 milyar) dan PT. Samudra perkasa kontruksi (Rp. 7 milyar). Atas bawah naungan dan pengawasan dinas PU dan Tata ruang Provinsi Sumsel kami minta agar segera untuk ditindaklanjuti, Selasa, (19 Januari 2022).

“Dana jalan-jalan atau infrastruktur yang telah selesai dilaksanakan namun banyak yang rusak khususnya jalan payaraman batas Muara Enim dengan dana Rp. 7 milyar dan jalan lembak batas ogan ilir dengan dana Rp. 5 milyar serta pemeliharaan ruas jalan Tanjung Raja Muara Kuang juga di duga pengerjaannya dikerjakan asal-asalan dan tidak sesuai dengan SPEK yang telah tertuang dalam RAB. BQ dan gambar rencana kerja serta diduga kuat sarat KKN.

Baca Juga :  Ketua DPD Partai Golkar H. Endang PU Hadiri Panen Raya Di Kec. Kandis Serta Kukuhkan Pokkar

Dalam menyampaikan aspirasinya kepada Gubernur Sumsel. Ketua koordinasi lapang bapak Andi mengatakan, “terindikasi aspal yang di amparkan ke badan jalan adalah aspal oplosan (aspal murah) aspal yang banyak di campur dengan pasir dan getah karet serta ban bekas yang di bakar. Sebagian pengaspalan badan jalan sepotong-potong,” ujar Andi, Selasa, (19/1/22).

Baca Juga :  Ketua DPD Partai Golkar H. Endang PU Hadiri Panen Raya Di Kec. Kandis Serta Kukuhkan Pokkar

Di duga telah merugikan negara dalam pekerjaan pengaspalan jalan ini yang telah di anggarkan Bermilyar-milyar rupiah. Andi meminta kepada gubernur sumsel untuk meninjau jalan tersebut serta meninjaklanjuti apa yang telah disampaikan oleh FOBER LSM dan meminta pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas, PPTK, Konsuktan, Perencana, Perencana dari Dinas, Konsultan Pengawas, pengawas dari dinas dan Kontraktor, yang terlibat dalam pekerjaan jalan ini.

Berkas laporan unjuk rasa telah diserahkan dan diterima oleh Asisten 3 NELSON serta berjanji akan meninjau. “saya terima berkas ini kalau untuk ke provinsi ya di provinsi dan kalau di kabupaten ya di kabupaten,” katanya.

Baca Juga :  Ketua DPD Partai Golkar H. Endang PU Hadiri Panen Raya Di Kec. Kandis Serta Kukuhkan Pokkar

Saat di wawancarai dengan Koordinator Forum bersatu LSM bapak NALIM Herwadi. menganai adanya kerugian negara dan merugikan masyarakat pengguna jalan dan terindikasi adanya pelanggaran prosedur dalam proses pelelangan anggaran diatas diatas Rp. 2.5 Milyar tidak boleh dilaksanakan CV. seharusnya dilaksanakan oleh PT. Kerena PT memiliki Badan Hukum (Sisminbakum) Sistem Adminitrasi Badan Hukum dari Kemnt. Hukum dan HAM RI sedangkan CV hanya sebatas badan usaha dari Notaris. (Fr*)