Grogoti Proyek, GEMPAR Demo dan Laporkan Mafianya Pada KPK

Grogoti Proyek, GEMPAR Demo dan Laporkan Mafianya Pada KPK

Sumaterapost.co | Bogor – Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Bogor (GEMPAR) datangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, sekaligus melaporkan dugaan maraknya mafia proyek menggerogoti di Kabupaten Bogor.

“Kami datangi KPK, ditenggarai sejumlah proyek digrogoti mafia proyek di bumi tegar beriman untuk kepentingan segelintir orang,” kata Kutua Bidang Advokasi Hukum dan Ham GEMPAR Sirhan Umusugi pada awak media, Kamis, (28/1/2022).

Sirhan Umusugi menegaskan, proyek pangunan yang ada di Kabupaten Bogor terindikasi adanya mafia yang menguasai pembangunan di Kabupaten Bogor, membuat tak nyaman para pengusaha di Bogor.

Baca Juga :  Penipu Carut Walikota Medan, Kas Masjid PWI Dibobol Rp 10 Juta

Sejumlah proyek yang ada di Kabupaten Bogor itu hanya di kuasai oleh segelintir orang dengan sistem monopoli. Bertentangan dengan ketentuan undang undangan, di tengah2 kondisi yang masih rumit seperti ini.

“Hadirnya sosok tertentu berada di balik banyaknya proyek pembangunan itu sudah lama terjadi membuat pengusaha konstruksi perbincangkan. Kami menduga adanya tindakan melawan hukum di dalam proyek-proyek yang nilai cukup fantastis.” kata Sirhan.

Menurutnya kedatangan KPK untuk meminta lembaga anti resuah agar melakukan investigasi khusus terhadap masalah pembangunan di Kabupaten Bogor, terutama terjadi di Dinas PUPR Kabupaten Bogor.

Baca Juga :  PWI Bogor Kutuk Penembakan, Shireen Wartawan Al Jazeera

“Instansi ini tegas Sirhan, memiliki domain dalam proyek pembangunan yang kami laporkan. Banyak sekali kejanggalan saat pelaksanaan proyek, seperti keterlambatan menyelesaikan, diduga tak sesuai dengan spesifikasi bahan yang telah di tetapi pemerintah,” katanya.

Menurutnya ada salah satu PT yang mempunyai rekam jejak buruk dalam hal ini melakukan tindak pidana korupsi di salah satu proyek daerah, hari ini sebagai pemenang tender proyek.

“Kami berharap KPK segera turun ke Kabupaten Bogor. Berdasarkan hasil advokasi, analisa dan data yang telah di himpun ada banyak hal yang menjadi alasan mengapa KPK harus segera membuat tindakan karena menggunakan uang APBD yang bersumber dari masyarakat,” tegasnya.

Baca Juga :  Penipu Carut Walikota Medan, Kas Masjid PWI Dibobol Rp 10 Juta

Pelaporan itu ditujukan ke KPK masih mempercayainya dalam memberantas tindak pidanan korupsi di NKRI. Akhir-akhir ini banyak kasus yang sudah dibuktikan. Pihaknya berharap KPK segera mengusut hal tersebut.

“Kami dari GEMPAR akan melakukan aksi lagi jika sudah 30 hari kerja KPK, tidak merespon usulan para mahasiswa. Kami selaku masyarakat untuk mewujudkan UU No.28 Tahun 1999,” ungkap Sirhan.(Den)