Mahasiswa Geruduk Istana Bogor, Bakar Keranda Poto Presiden 

Sumaterapost.co l Bogor  –  Ratusan mahasiswa kembali turun kejalan dan gruduk Istana Kepresidenan Bogor. Mereka menuntut pemerintah agar draft Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dibuka ke publik.

 

Para mahasiswa yang terdiri dari Universitas Djuanda (Unida) Bogor, STKIP Muhammadiyah Bogor, dan Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor berjalan kaki dan yel yel dari Gedung Wanita hingga depan RS Salak, Jalan Jenderal Sudirman hanya beberapa meter ke pintu gerbang istana Bogor, Senin, (27/6/2022).

 

Dalam aksinya, para demonstran membakar keranda dengan foto Presiden Jokowi dan ban bekas, serta berorasi secara bergantian, menyatakan nada protes terhadap pemerintah.

Baca Juga :  Kasad Panen Jagung di Sukabumi, PT Wilton Berikan Dukungan dan Apresiasi

 

Para demonstran, membentangkan spanduk bertulis Demokrasi Telah Mati, DPR Impoten, dan Hati-hati Kolonial Lahir Kembali. Mereka mendesak pemerintah dan DPR RI agar draf rancangan yang tengah dibahas transparansi.

 

Juru Bicara Aksi, Ruben Bentiyan menilai, wacana revisi RKUHP sebagai salah satu upaya pembukaan gerbang perubahan demokrasi menjadi negara kekuasaan.

 

Didasar itu kata dia DPR RI ketidak-terbukaan pihak Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam proses revisi RKUHP dapat merugikan rakyat.

Baca Juga :  Kasad Panen Jagung di Sukabumi, PT Wilton Berikan Dukungan dan Apresiasi

 

Pasalnya, salah satu asas dalam Peraturan Pembentukan Perundang-undangan mengatakan, untuk pembuatan Undang-Undang harus ada Keterbukaan informasi publik sebelum diplenokan.

 

Karena itu, pihaknya menuntut kepada Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) dan Komisi III DPR-RI untuk membuka draft RKUHP. Karena, draft tersebut dinilai penting bagi kehidupan masyarakat dalam bernegara.

 

“Hal ini dirasa perlu dikarenakan RKUHP memiliki peran penting dalam bermasyarakat untuk menjalankan ketertiban umum,” kata Ruben.

Baca Juga :  Kasad Panen Jagung di Sukabumi, PT Wilton Berikan Dukungan dan Apresiasi

 

Namun demikian, tambah Ruben, pada kenyataannya, saat ini tanpa adanya keterlibatan publik terlebih dahulu, Revisi Undang-Undang ini dengan cepat bergulir di pleno akhir dan menuju disahkan.

 

Adapun undangan untuk tenaga ahli seperti akademisi dalam proses revisi RKUHP itu dinilai tidak merepresentasikan hadirnya asas Keterbukaan publik.

 

“Undangan beserta kehadiran akademisi itu hanya sekedar formalitas saja, hanya agar seakan-akan RKUHP ini terbuka terhadap keterlibatan publik,” kata Ruben.(Den)