MCK di Ponpes MU Diduga Proyek Siluman

Sumaterapost.co | Lampung Utara – Pengerjaan proyek sarana prasarana Sanitasi (MCK ) yang didanai oleh APBN terletak di desa Sukamenanti, kecamatan Bukit Kemuning, kabupaten Lampung Utara (Lampura) diduga Proyek Siluman.

Pasalnya pihak pemerintah desa tidak pernah di beritahu keberadaan proyek siluman, bahkan hingga hampir rampungpun pihak pemerintah desa juga tidak pernah merasa mengeluarkan surat keputusan (SK) Kelompok Sosial Masyarakat (KSM)

Hal tersebut dikatakan oleh Suraji Kades Sukamenanti, kecamatan Bukit Kemuning, kabupaten Lampung Utara, Rabu, (28/09/22).

“Sebagai Kades saya nggak pernah di kasih tahu, meski saya tahu bahwa proyek itu ada, di desa saya,” ujar Suraji melalui sambungan telepon.

Baca Juga :  Cek Jajaran, Danrem 043/Gatam Kunjungi Kodim 0412/Lampung Utara

Dia juga merasa heran karena SK KSM yang seyogyanya dikeluarkan oleh Kades dimana proyek dilaksanakan, untuk proyek yang ini, jangankan SK, KSM pemberitahuan pun tidak ada.

“Saya nggak pernah mengeluarkan SK apapun terkait proyek yang ada di Ponpes MU itu, kenapa bisa proyek masih berjalan meskipun tidak melibatkan saya sebagai Kades, saya juga tidak tahu,” tegas Suraji.

Hal senada juga diungkapkan oleh Zainal (55) salah seorang tokoh masyarakat di wilayah itu, seyogyanya proyek swakelola seperti yang tersebut di atas, dikelola oleh masyarakat yang ada di desa, bukan dikelola oleh “orang keluar”.

Baca Juga :  Cek Jajaran, Danrem 043/Gatam Kunjungi Kodim 0412/Lampung Utara

“Inilah yang dinamakan proyek siluman, tahu-tahu ada, soal masyarakat butuh atau tidak, diusulkan atau tidak, itu perkara lain. Apalagi MCK yang ada di Ponpes, siapa yang butuh, pihak ponpes pun belum tentu membutuhkan,” ujar Inal panggilan akrabnya.

Selain itu lanjutnya, proyek yang konon biayanya berasal dari dana aspirasi anggota DPR tersebut tidak ada plang proyek sehingga masyarakat minim informasi.

“Papan informasi proyek itu penting, selain agar masyarakat tahu, juga amanah Undang-Undang. Untuk mengetahui jenis kegiatan, lokasi proyek, nomor kontrak, waktu pelaksanaan proyek dan nilai kontrak serta jangka waktu atau lama pekerjaan yang merupakan bukti transparansi publik,” ujar Inal lebih lanjut.

Baca Juga :  Cek Jajaran, Danrem 043/Gatam Kunjungi Kodim 0412/Lampung Utara

Adanya “plang proyek” bertujuan seluruh lapisan masyarakat dapat ikut serta dalam proses pengawasan pekerjaan.

Sementara itu, dari penelusuran wartawan di lapangan, didapat informasi bahwa pengurus KSM adalah warga kelurahan Bukit Kemuning dengan inisial LKM, yang juga menjabat Kepala Lingkungan, mirisnya lagi dari info yang didapat, Sekretaris dan Bendahara KSM adalah anak dan istrinya.

Hingga berita ini ditayangkan, LKM tidak menjawab atau memberikan tanggapan meskipun di pesan WA, conteng biru atau dibaca

 

(Tim)