Miris Seketaris Dinas Pendidikan Labusel Kurang Corporativ

Miris Seketaris Dinas Pendidikan Labusel Kurang Corporativ ; Beritakan Sudah Naik Jadi Apalagi Mau di Konfirmasi

Acara yang gelar Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang di laksanakan selama sembilan (9) hari yang di adakan di hotel grendd suma lantai empat(4), yang melibatkan peserta Kepala Sekolah dan Guru se’kabupaten Labuhanbatu Selatan masih menjadi pertayaan oleh awak media.

Pasalnya sebelum acara dimulai panitia yang pada saat itu seketariat Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan sudah menyewa kamar(chek in) dua (2) hari sebelum acara di gelar.

Baca Juga :  Leonard Tarigan:Kita Apresiasi Atas Prestasi Diraih Kanwil DJP Sumut I

Saat acara masih di gelar tiga(3) hari Seketaris Pendidikan Labuhanbatu Selatan Tarwin, mengatakan saat dikonfirmasi terkait acara yang dilaksanakan dinas pendidikan tersebut, “acarakan belum selesai diadakan karena acara tersebut masih berlanjut jadi nanti saja konfirmasinya”.ungkap Tarwin.

Mirisnya ketika di akhir acara pada hari sabtu(29/10) terhitung kegiatan yang di laksanakan selama sembilan(9) hari, lagi-lagi sikap Seketaris Dinas Pendidikan Tarwin kurang Korporativ saat di konfirmasi mengatakan kepada awak media, “mau ngapain lagi kalian konfirmasi, kan beritanya sudah naik jadi apa mau di tayakkan lagi”,

Baca Juga :  Bakti Sosial Polres Simalungun Bagi Bansos Dan Bersihkan Tempat Ibadah

Menanggapi tentang sikap Dinas Pendidikan tersebut, pemerhati sosial dan pemerintahan dan juga Korwil Media Analis Indonesia Hendra Harahap menuturkan. “ dalam hal ini lembaga/badan publik dan pejabat publik secara langsung maupun tidak langsung memiliki tanggung jawab menyampaikan informasi kepada masyarakat”.

Apalagi negara yang demokrasi, nah disini media massa atau pers merupakan bagian dari pilar utama setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif.” ungkap hendra.

Baca Juga :  Ketua AKP2I Pengda Sumut Saragi: Pemerintah Diharapkan Perpanjang PPS

Dan harus diingat pula, kunci utama dalam komunikasi publik bagi lembaga/badan publik tentu saja keterbukaan. Keterbukaan ini mencakup informasi, kemudahan akses atas informasi, dan siapa personel yang dapat memberikan atau diminta klarifikasi. Khusus di Indonesia, hak informasi publik telah dijamin secara utuh melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), “tegasnya.

 

 

 

 

 

(Red)