Oknum Kadis PMD OI Diduga Pungli DD TA 2022, Setoran Kades Nilainya Variasi

Sumaterapost.co | Ogan Ilir – Santer diberitakan, dugaan adanya pungutan liar (Pungli) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Ogan Ilir-Sumsel kian mencuat ke publik.

Pemberitaan yang beredar menyebutkan bahwa hal tersebut diungkapkan ke publik melalui informasi dari Yongki, Ketua Koordinator Dewan BIDIK (Badan Informasi Data Investasi Korupsi).

Menurut Yongki, isu tersebut dihembuskan langsung oleh salah satu pegawai di Dinas PMD Ogan Ilir (OI) yang tidak ingin disebutkan namanya. Ia (red- pegawai) buka suara lantaran sudah gerah dengan ulah oknum Kepala Dinas (Kadis) PMD OI berinisial AL yang diduga telah melakukan pungli terhadap Kepala Desa (Kades).

Baca Juga :  Ketua DPRD OI Suharto Hadiri Pembukaan STQH Ke XXVII Kecamatan Lubuk Keliat

Seperti diketahui, Kabupaten Ogan Ilir terdiri dari 16 Kecamatan yang meliputi 227 desa. Dugaan pungli tersebut dikabarkan bervariasi, mulai dari satu juta rupiah, satu setengah juta rupiah, hingga dua juta rupiah pada setiap pencairan Dana Desa( DD) di tahun anggaran 2022.

Yongki menyebut, pihaknya (BIDIK) sudah mendapatkan data dan keterangan dari sang pegawai yang mengatakan bahwa dirinya telah lama bekerja di kantor tersebut. Namun menurut dia, di era pak AL inilah yang tidak ada enak-enaknya, seolah ingin memperoleh banyak uang dan terkesan tak takut akan terjaring OTT (operasi tangkap tangan).

Baca Juga :  Aliansi Pewarta Investasi Gelar Aksi Damai di Gedung Kajari OI Laporankan Sejumlah Proyek di Kab Ogan Ilir

“Dalam hal ini, Kami (BIDIK) akan lakukan kontrol untuk membantu Bupati Ogan Ilir menata pemerintahan yang bersih. Dan tanpa bantuan masyarakat, Bupati tidak akan tahu apa yang terjadi dalam tubuh OPD di lingkungan Pemkab Ogan Ilir,”ujar Yongki pada Kamis, (1/12) kemarin.

Menyikapi dugaan pungli dalam pemanfaatan DD tahun anggaran 2022 tersebut, Yongki mengatakan bahwa BIDIK akan menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel dan akan meminta Kepala Kejati Sumsel untuk membentuk tim khusus guna memeriksa LHKP Dinas PMD secara menyeluruh dan melacak darimana asal harta kekayaan Kadis PMD Ogan Ilir.

Baca Juga :  Jurnalis Dilarang Ambil Foto oleh Ajudan Asisten 1, Diacara Pembukaan STQH

Selain itu, pihaknya (BIDIK) juga akan meminta Kepala Kejati Sumsel untuk memanggil 227 Kades di Ogan Ilir yang diduga telah melakukan penyimpangan pemanfaatan Dana Desa dengan memberikan setoran bervariasi tersebut kepada Oknum Kadis PMD OI (AL) di setiap pencairan DD tahun anggaran tahun 2022.

Hingga berita ditayangkan, Oknum Kadis PMD Ogan Ilir belum bisa dihubungi untuk berikan tanggapannya.

 

 

 

(Laporan Jurnalis FC Ogan Ilir-Sumsel)