MEDAN — Jaringan organisasi perempuan di Sumatera mendesak pemerintah pusat dan daerah menunjukkan komitmen serius dalam menangani dampak serta penyebab bencana ekologis yang terus berulang di berbagai wilayah pulau itu. Seruan tersebut disampaikan dalam peringatan International Women’s Day yang digelar oleh Konsorsium PERMAMPU bersama jaringan organisasi perempuan dari 10 provinsi di Sumatera.
Kegiatan yang berlangsung secara hybrid pada 7 Maret 2026 itu diikuti 312 peserta, terdiri atas 302 perempuan dan 10 laki-laki. Forum tersebut mengangkat tema “Berbagi dan Belajar Bersama: Pengalaman dan Penelitian Aksi Kepemimpinan Perempuan dalam Penanganan Bencana untuk Pemenuhan Hak Perempuan Marginal dan Keadilan Gender.”
Dalam sambutannya, perwakilan program INKLUSI, Ela Hasanah, menekankan pentingnya pengakuan terhadap kepemimpinan perempuan dalam penanganan bencana. Menurut dia, keterlibatan perempuan menjadi kunci dalam menciptakan sistem penanggulangan bencana yang inklusif dan berkelanjutan.
“Perempuan tidak hanya menjadi korban. Mereka juga aktor penting dalam memastikan penanganan bencana lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan,” ujarnya.
Dampak Berlapis bagi Perempuan
Konsorsium PERMAMPU menyoroti bahwa dampak bencana sering kali lebih berat bagi perempuan dan kelompok rentan, seperti lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil dan menyusui, serta keluarga dari kelompok minoritas. Namun respons bantuan pemerintah dan relawan dinilai masih bersifat seragam dan belum memenuhi standar kemanusiaan minimal.
Dalam situasi darurat, organisasi jaringan PERMAMPU berupaya memberikan pendekatan yang lebih responsif melalui penyediaan data terpilah, penjangkauan kelompok rentan, hingga bantuan yang memperhatikan kebutuhan spesifik perempuan, termasuk dukungan pemulihan trauma.
Kisah Ketangguhan dari Lapangan
Forum tersebut juga menghadirkan berbagai kisah ketangguhan perempuan di daerah bencana. Nurbaeti, staf lapangan dari Flower Aceh sekaligus korban banjir di Aceh Tamiang, menceritakan pengalamannya menyelamatkan anak kembarnya dan orang tuanya ketika banjir melanda desanya.
Rumahnya rusak dan harta bendanya hanyut, sementara ia terpisah dari suaminya akibat bencana. Namun ia tetap membantu warga dengan membuka dapur umum dan menyalurkan bantuan bagi korban lainnya.
“Meski kami juga korban, membantu orang lain membuat hati saya perlahan pulih,” katanya.
Kisah serupa datang dari Sumatera Barat. Evi, seorang ibu penyandang disabilitas, turut menyelamatkan anak dan orang tuanya yang lanjut usia saat banjir bandang melanda. Ia juga menghubungkan jaringan relawan kemanusiaan untuk mempercepat bantuan bagi warga di sekitarnya.
Banjir Berulang dan Minim Mitigasi
Jaringan PERMAMPU mencatat bencana banjir dan longsor semakin sering terjadi di berbagai wilayah Sumatera, termasuk di Lampung, Riau, Aceh, dan Sumatera Barat. Namun kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah dinilai masih rendah.
Di beberapa daerah di Riau, banjir bahkan dianggap sebagai kejadian rutin yang datang setiap lima tahun. Kondisi ini diperparah oleh kerusakan lingkungan dan lemahnya upaya mitigasi.
Di Aceh, misalnya, pemerintah daerah masih menerbitkan lebih dari 20 izin pengelolaan lahan hutan kepada perusahaan meski wilayah tersebut sedang mengalami bencana.
Selain itu, sejumlah korban mengeluhkan lambannya respons pemerintah dalam proses evakuasi dan distribusi bantuan.
Desakan untuk Pemerintah
Koordinator Konsorsium PERMAMPU, Dina Lumbantobing, menyatakan bahwa penanganan bencana di Sumatera masih belum sistematis dan minim dukungan anggaran.
Menurut dia, alokasi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dari pemerintah pusat dinilai sangat kecil dibandingkan kebutuhan daerah.
“Ini menunjukkan lemahnya komitmen pemerintah dalam menangani bencana ekologis di Sumatera,” ujarnya.
Melalui pertemuan tersebut, jaringan organisasi perempuan di Sumatera menyerukan beberapa langkah penting, antara lain memperkuat kesiapsiagaan masyarakat berbasis komunitas, melibatkan perempuan dalam sistem peringatan dini dan mitigasi bencana di tingkat desa, serta memastikan kebijakan pengelolaan lingkungan yang lebih berkelanjutan.
Mereka juga mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk menangani bencana ekologis secara sistematis, termasuk dengan memperkuat konservasi hutan dan meningkatkan anggaran pemulihan pascabencana.
“Perempuan di akar rumput telah menunjukkan ketangguhan dan solidaritas. Kini saatnya negara hadir dengan kebijakan yang berpihak pada keselamatan rakyat dan kelestarian lingkungan,” kata Dina. (Christian Saputro)
