Banda Aceh – Wali Kota Tebing Tinggi, H. Iman Irdian Saragih, mengikuti secara langsung Rapat Kerja Komisariat Wilayah (Raker Komwil) I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Kota Banda Aceh, Senin (20/4/2026).
Pertemuan ini menjadi krusial karena merumuskan poin-poin pembangunan daerah yang akan diperjuangkan ke level pemerintah pusat.
Fokus utama dalam pertemuan tahunan ini adalah membangun ketangguhan kota terhadap bencana serta memperkuat kemandirian fiskal melalui inovasi digital. Kedua isu ini dinilai menjadi fondasi utama agar ekonomi perkotaan tidak lumpuh saat menghadapi krisis.
Ketua Komwil I APEKSI, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan bahwa posisi kota sebagai pusat ekonomi membuat perlindungan terhadap risiko bencana menjadi harga mati.
”Isu ketangguhan bencana menjadi prioritas karena kota memiliki peran vital dalam perekonomian. Jika terjadi bencana di satu kota, dampaknya bisa meluas ke daerah sekitar dan mengganggu aktivitas ekonomi,” tegas Rico saat memberikan keterangan pers.
Selain mitigasi, APEKSI mendorong penerapan teknologi dalam pemungutan pajak daerah. Salah satu model yang diusulkan untuk diadopsi secara luas adalah sistem split payment berbasis QRIS pada pajak restoran.
Melalui metode ini, pajak yang dibayar konsumen otomatis terbagi ke kas daerah, sehingga menutup celah kebocoran anggaran dan meningkatkan akuntabilitas.
Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, selaku tuan rumah menambahkan bahwa kesiapan bencana tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah pusat, melainkan harus menyentuh akar rumput.
“Melalui penguatan sistem tanggap bencana lintas sektor, mulai dari OPD hingga tingkat gampong, pasar, masjid, dan rumah sakit, kami berharap masyarakat semakin sadar dan tangguh dalam menghadapi risiko bencana,” ujar Illiza.
Selain dua poin besar tersebut, forum ini juga menyepakati sejumlah rekomendasi teknis lainnya, di antaranya:
Reformasi Penggajian.
Mengusulkan agar pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ditanggung oleh APBN. Optimalisasi Pajak: Mendorong perubahan skema Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan BBNKB menjadi pola opsen.
Digitalisasi Birokrasi: Meminta penyempurnaan sistem Online Single Submission (OSS) serta Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) agar lebih integratif.
Wali Kota Iman Irdian Saragih hadir didampingi tim lengkap dari Pemerintah Kota Tebing Tinggi, termasuk Sekdako Erwin Suheri Damanik dan jajaran pimpinan OPD terkait. Partisipasi aktif ini diproyeksikan dapat membawa perubahan nyata pada sistem mitigasi dan pengelolaan keuangan di Tebing Tinggi melalui adopsi teknologi yang dibahas dalam forum tersebut.
Rekomendasi yang lahir dari Banda Aceh ini dijadwalkan akan dipresentasikan secara formal pada Rakernas APEKSI di Kota Medan pada Juni 2026 mendatang.
Reporter b75.
