Realisasi DD di Pekon Sukajadi Disinyalir Sarat Penyimpangan

Sumaterapost.co | PESISIR BARAT – Realisasi Dana Desa (DD) Pekon Sukajadi, Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat dinilai kurang transparan dan disinyalir sarat penyimpangan untuk memperkaya diri.

Sebagai contoh penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2022, untuk ketahanan pangan dengan nilai Rp140 juta, diduga kuat sengaja dijadikan peluang oleh oknum peratin guna memperkaya diri sendiri.

Hal itu terlihat saat media mendatangi lokasi kegiatan pengerasan jalan dengan panjang 200 meter. Dilokasi, timbunan pengerasan jalan menggunakan Pasir dan Batu (Sirtu) yang dananya 20% dari APBP untuk ketahanan pangan itu terkesan asal jadi, tipis bagaikan irisan bawang serta tidak rata.

Peratin Sukajadi Bazargan, saat bertemu media dilokasi kegiatan mengatakan, bahwa pengerasan jalan pertanian sepanjang 200 meter dengan anggaran Rp 81 juta, merupakan salah satu item bidang ketahanan pangan yang bersumber dari DD.

Baca Juga :  Pemerintah Pesisir Barat Gelar Rakor dan Asistensi TPKAD

“800 bibit pohon yang sudah dibagikan anggarannya Rp 17.600.000., pengerasan jalan pertanian Rp 81 juta, dan pembagian sembako untuk 20 KPM,” jelas Bazargan, sembari mengeluarkan dua lembar uang kertas pecahan seratus ribu rupiah dari kantong celananya untuk diberikan kepada awak media.

“Ya sudah mendingan kamu orang beli rokok aja, ini buat kamu orang beli rokok,” kata Bazargan, dengan sedikit memaksa agar uang tersebut diterima.

Anehnya, saat ditanya berapa keseluruhan anggaran bidang ketahanan pangan, Bazargan langsung sedikit emosi dan terkesan arogan.

Baca Juga :  Kapolda Lampung Ucapkan Terimakasih dan Penghargaan Kepada Pemda Pesisir Barat

“Ui le kenapa begitu le, kita kan berteman, kenapa kamu seperti itu seperti sengaja mencari-cari kesalahan saya, coba liat muka saya le, liat le, liat muka saya,” kata Bazargan sambil memegang tangan dan pundak salah satu wartawan dengan wajah tegang, tanpa memberi kesempatan kepada media untuk bertanya lebih jauh lagi.

Menanggapi hal ini, salah satu warga Pekon Sukajadi mengaku tidak merasa heran dengan sikap yang di tunjukan Peratin Bazargan. Sebab menurutnya, semenjak kepemimpinan Bazargan, Pekon Sukajadi pengelolaan DD tidak ada ketransparanan kepada masyarakat.

“Seperti penimbunan jalan pertanian itu, kami masyarakat disini tidak tahu berapa anggarannya. Tapi perkiraan saya timbunan itu paling banyak sekitar 50 sampai 60 mobil L300, dan harga satu mobilnya sekitar Rp 300.000. Jadi kalau kata peratin anggarannya Rp. 81 juta, itu bisa kita itung, dan keuntungnyapun bisa kita itung,” ungkap warga yang meminta namanya tidak di publikasikan.

Baca Juga :  Pemilihan Muli-Mekhanai Pesisir Barat Dilaksanakan Pertengahan Mei 2023

Oleh sebab itu lanjutnya, sebagai masyarakat Pekon Sukajadi pihaknya sangat berharap, baik kepada Aparat Penegak Hukum (APH), maupun Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk segera melakukan Audit terhadap pengelolaan DD Pekon Sukajadi.

“Kalau betul-betul Pemerintah mau serius memberantas korupsi, segera audit penggunaan DD Pekon Sukajadi ini, jangan hanya teori saja,” tegasnya.

 

 

 

(Gus)