Sekjen DPP Asdeki : Sosialisasi NLE dan Dialog di Lampung

Sumaterapost.co | Medan – DPP Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (ASDEKI) kembali menggelar Sosialisasi Program National Logistics Ecosystem (NLE) dan Dialog di Lampung Sumatera Selatan, Rabu 10/10/2022 menyusul di Surabaya, Jakarta dan Semarang, Jawa Tengah.

Sekretaris Jenderal DPP Asdeki Khairul Mahalli kepada media ini melalui telepon selular mengatakan sosialisasi NLE sangat penting terutama dalam menyelaraskan arus lalulintas barang dan dokumen dari kedatangan sarana pengangkut hingga barang atau komoditas tiba di gudang. Bahkan berorientasi pada kerjasama antar instansi pemerintah dan swasta.

Baca Juga :  Sat Lantas Polres Simalungun Sosialisasi Operasi Zebra Toba 2022 Melalui Stasiun Radio

“Itu sebabnya kegiatan sosialisasi di berbagai daerah di tanah air perlu terus digalakkan bekerja sama dengan instansi terkait,” ujar Mahallli pada acara yang dihadiri pejabat Bea Cukai, Dinas Perhubungan, Kepala Otoritas Pelabuhan setempat pengurus dan anggota DPW Asdeki Lampung dan undangan.

Sementara dalam paparannya pada sosialisasi NLE itu, Mahalli menyatakan, Asdeki mendukung penuh program NLE ini, karena sesuai instruksi Presiden dalam rangka logistik y berdaya saing. Diharapkan agar terus bekerja sama dan sama-sama bekerja untuk program NLE ini.

Baca Juga :  Senin Depan Ilham Ritonga Bakal Resmi Dilantik Sebagai Ketua DPRD Sergai Periode 2022-2024

“Kehadiran Asdeki guna menjembatani kepentingan antara pemerintah dengan perusahaan depo kontainer. Selain itu juga meningkatkan kinerja dan profesionalisme depo peti kemas yang merupakan fungsi utama Asdeki,” kata Mahalli yang juga Ketua Umum DPP GPEI dan Ketua Umum Kadin Sumut didampingi Sarbini Bendahara DPP Asdeki dan Purwo Ketua DPW Asdeki Lampung serta Kadiis Hub Lampung, Bambang.

Baca Juga :  Kapolsek Akan Tindak Galian C Diduga Iligal Yang Mulai Menjamur Di Batang Kuis

Keberadaan Asdeki melalui Kepmenhub no.705 tahun 2014, tambah Mahalli yakni terkait penyelengaraan dan pengusahaan depo melalui PM nomor 83 tahun 2016, PM 59 tahun 2021 tentang penyelenggaraan jasa serta PP 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berbasis resiko.

(tiar)