TANAH DATAR, SUMATERAPOST.CO – Menjelang awal 2027, Pemkab Tanah Datar tancap gas untuk menjaga harga-harga tetap aman. Fokus utamanya: pastikan stok pangan lancar dan daya beli warga tidak anjlok.
Komitmen itu ditegaskan Wakil Bupati Ahmad Fadly usai mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual, Senin (20/7/2026). Rakor nasional itu dipimpin Sekjen Kemendagri Komjen Pol Tomsi Tohir.
Menurut Fadly, kunci stabilitas ekonomi ada di kekompakan pusat dan daerah. Hasil rakor bakal jadi kompas Pemkab dalam meramu kebijakan ke depan.
“Salah satu PR kita sekarang adalah menjaga pasokan. Jangan sampai barang langka, harga naik, masyarakat yang susah,” ujarnya.
Langkah konkret yang akan dikebut adalah barter pangan antar daerah. Tanah Datar yang surplus cabai dan beras akan dijajaki untuk dikirim ke daerah lain yang butuh.
“Kita minta OPD terkait segera petakan kabupaten/kota yang butuh. Baik di Sumbar maupun luar provinsi. Ini juga masuk penilaian TPID Award,” katanya.
Sebelumnya, Kabag Perekonomian Franky Adhitama menyebut ada 9 indikator IHK yang jadi acuan inflasi. Dari semua itu, kerjasama antar daerah masih jadi pekerjaan rumah yang belum tuntas.
Di sisi lain, rakor juga menyinggung program 3 juta rumah dari Kementerian PKP. Tanah Datar tahun 2026 mengusulkan 1.762 unit rumah lewat BSPS.
“Alhamdulillah 142 unit tahap pertama sudah dapat alokasi dan tinggal tunggu SK penerima. 165 unit lagi masih proses verifikasi,” jelas Franky.
Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir dalam arahannya meminta semua daerah serius. PR-nya dua: jaga stabilitas harga pangan dan rutin laporkan perkembangan program 3 juta rumah.
Rakor ini diikuti OPD teknis seperti Dinas KUKMP, Pertanian, Bapenda, Dinas Pangan, hingga Perkim LH. (Hk)
