Sumaterapost.co | Lampung Selatan – Menjelang Idulfitri 1447 Hijriah, kelangkaan uang pecahan Rp10.000 dan Rp5.000 di sejumlah bank wilayah Lampung Selatan memicu keluhan masyarakat. Kondisi ini bukan hanya menyulitkan warga yang membutuhkan uang untuk zakat fitrah, THR, dan transaksi pasar tradisional, tetapi juga mulai memunculkan pertanyaan serius terhadap kesiapan sistem distribusi perbankan.
Beberapa nasabah mengaku telah mendatangi lebih dari satu kantor bank, namun mendapatkan jawaban seragam: stok kosong.
“Jawabannya selalu sama, belum ada kiriman dari pusat atau dari BI. Padahal ini momentum tahunan yang seharusnya sudah diantisipasi,” ujar salah satu warga Kalianda, Rabu (5/3/2026).
Situasi ini menyeret peran Bank Indonesia sebagai otoritas moneter sekaligus pengatur distribusi uang rupiah. Meski setiap tahun BI menggelar program penukaran uang baru melalui aplikasi PINTAR (Penukaran dan Tarik Uang Rupiah), realisasinya di daerah dinilai belum merata.
Di wilayah pedesaan, keterbatasan akses internet dan minimnya literasi digital membuat sistem pemesanan daring belum efektif. Tidak sedikit warga yang bahkan tidak mengetahui adanya mekanisme pemesanan melalui aplikasi tersebut.
“Kalau harus daftar online dulu, orang tua di kampung banyak yang tidak paham.
Mereka taunya datang ke bank, tukar, selesai,” kata Aep Usman warga Kalianda, tokoh masyaraka.
Kondisi ini memunculkan persepsi negatif terhadap perbankan sebagai mitra distribusi uang resmi. Publik mempertanyakan apakah koordinasi antara bank umum dan BI berjalan optimal atau tidak dalam menghadapi lonjakan kebutuhan musiman seperti Lebaran.
Ketua LSM Peduli Hukum Lampung Selatan, Kasiono, menilai, persoalan ini bukan sekadar soal stok, tetapi soal manajemen distribusi dan komunikasi publik.
“Kalau setiap tahun terjadi kelangkaan pecahan kecil, artinya ada yang tidak beres dalam perencanaan. Ini bisa berdampak pada turunnya trust masyarakat terhadap perbankan,” ujarnya.
Ironisnya, di tengah kelangkaan tersebut, praktik penukaran uang melalui pihak informal dengan potongan biaya mulai marak. Masyarakat terpaksa membayar lebih untuk mendapatkan pecahan kecil, kondisi yang seharusnya bisa dicegah jika distribusi berjalan lancar.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak perbankan di wilayah Lampung Selatan belum memberikan penjelasan resmi terkait penyebab kosongnya stok pecahan Rp5.000 dan Rp10.000 tersebut. Publik kini menunggu langkah konkret dari Bank Indonesia dan perbankan untuk memastikan kebutuhan uang tunai masyarakat terpenuhi secara adil dan merata.(Shodri Fadilah)
