Bandar Lampung — Deretan pabrik tahu skala besar menjadi pemandangan dominan di sudut-sudut pemukiman warga. Di hampir setiap halaman rumah, tumpukan kayu bakar menggunung, bersiap masuk ke dalam tungku-tungku panas untuk mematangkan sari kedelai. Di tengah kepulan asap industri rumahan inilah, Anggota Komisi II DPRD Kota Bandar Lampung, H. Widodo, menggelar Sosialisasi Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (PIP-WK) di Gunung Sulah, Kota Bandar Lampung pada Sabtu, (7/3/2026).
Mengangkat tema ‘Ideologi Pancasila: Membangun Ekonomi yang Berkeadilan dan Berkelanjutan’, legislator asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menekankan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara harus menjadi kompas dalam aktivitas ekonomi.
Menurutnya, praktik ekonomi tidak boleh sekadar mengejar keuntungan, tetapi wajib berpijak pada nilai-nilai keadilan sosial.
Widodo menjelaskan bahwa orientasi ekonomi nasional harus senapas dengan mandat konstitusi. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi dasar untuk menciptakan keseimbangan antara kemakmuran warga dan daya dukung alam.
“Hal ini sesuai dengan Pancasila Sila ke-5 Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dan menjadi landasan untuk mewujudkan ekonomi yang adil dan seimbang, dengan memperhatikan kesejahteraan rakyat dan kelestarian lingkungan,” jelas Hi. Widodo.
Dalam upaya mengimplikasikan ideologi tersebut, terdapat beberapa langkah strategis yang perlu diambil. Upaya pertama adalah meningkatkan kesetaraan akses ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
Kebijakan ekonomi juga harus secara konsisten mengutamakan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama.
Selain itu, pengembangan ekonomi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan menjadi poin krusial, terutama di wilayah industri padat seperti Gunung Sulah.
Transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan ekonomi lokal juga disebut sebagai pilar penting untuk mencegah terjadinya ketimpangan.
Di hadapan para peserta, Widodo memberikan pesan khusus agar pemahaman yang didapat dari sosialisasi ini tidak berhenti di ruang pertemuan.
Ilmu mengenai ekonomi yang berkeadilan diharapkan dapat ditularkan kepada anggota keluarga di rumah masing-masing sebagai unit terkecil masyarakat.
“Apa yang diperoleh ilmu dari kegiatan ini implementasikan di rumah bersama keluarga dan lingkungan,” tandasnya.
(*)
