SP.CO, Padang Panjang – Dalam rangka menjalin silaturrahmi sekaligus audiensi, Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Kota Padang Panjang mengunjungi Dinas Sosial Kota Padang Panjang.
Dalam kunjungan yang dilaksanakan pada Senin (30/3/26) lalu itu, PJKIP Padang Panjang mempertanyakan Transparansi dan akurasi data penerima bantuan sosial yang diterima masyarakat Kota Padang Panjang.
Terkait pertanyaan tersebut, Kepala Dinas Sosial Kota Padang Panjang, Winarno pada kesempatan itu menjelaskan bahwa pendataan penerima bansos dilakukan secara bertahap mulai dari tingkat kelurahan, kemudian diverifikasi di tingkat daerah sebelum diajukan ke kementerian melalui mekanisme sanggah data.
“Usulan perubahan data tersebut akan diverifikasi kembali oleh pusat melalui Pusat Data dan Informasi, sehingga pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan penuh dalam penetapan akhir,” ungkapnya.
Winarno menambahkan, data yang dihimpun dari hasil verifikasi ditingkat kelurahan, kemudian diverifikasi di daerah.
“Jika ada sanggahan data, akan diusulkan ke kementerian untuk perubahan desil pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Setelah disanggah, kita menunggu hasil verifikasi dari pusat,” lanjutnya.
Winarno menegaskan, peran pemerintah daerah dalam hal ini lebih pada pemutakhiran data berdasarkan kondisi lapangan yang kemudian akan disampaikan ke pemerintah pusat untuk diproses lebih lanjut.
“Memang benar, ada pengaduan terkait ketidaktepatan sasaran penerima bantuan sosial.
Seperti, penerima bantuan tergolong mampu, sementara yang tidak mampu justru tidak menerima bantuan, Dalam kondisi seperti itu, pihak kelurahan menyampaikan sanggah data berupa laporan dari lapangan agar bisa menjadi bahan verifikasi pusat,” imbuhnya.
Sementara itu, Rifnaldi, Ketua PJKIP Padang Panjang saat ditemui dikantor sekretariat PJKIP Padang Panjang, Jumat,(3/4) membenarkan adanya pertemuan audiensi ke Dinas Sosial Kota Padang Panjang tersebut.
“Kita sangat berharap dari audiensi ini nantinya bisa menjadi ruang dialog dan bisa terjalin kerjasama antara insan pers dan pemerintah daerah dalam mendorong keterbukaan informasi publik, khususnya terkait penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat,”pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, Dinas Sosial Kota Padang Panjang masih belum menyampaikan data terbaru terkait jumlah penerima bantuan sosial untuk triwulan terakhir, sebagaimana yang dibincangkan dan disepakati dalam forum audiensi kemarin. (Kim)
