JAKARTA — Dinamika geopolitik global dan meningkatnya risiko jalur pelayaran internasional mendorong pelaku industri logistik mencari model distribusi yang lebih adaptif dan efisien. Dalam konteks itu, Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) bersama Chengdu New International Land-Sea Trade Corridor (ILSTC) menjajaki peluang kerja sama strategis untuk memperkuat sistem rantai pasok berbasis multimoda antara Indonesia dan pasar internasional.
Pertemuan yang berlangsung di Jakarta selama sekitar satu setengah jam tersebut mempertemukan Ketua Umum ALI, Mahendra Rianto, dengan tiga perwakilan ILSTC, yakni Lai Zhougang dari Chengdu International Railway Port Investment & Development Co., Ltd., Zoey dari Supply Chain Business Department, serta Raymond Liang selaku Assistant Manager of Container Management Department.
Pembahasan utama berfokus pada pengembangan sistem logistik terintegrasi berbasis jaringan kereta api, laut, dan udara yang dinilai berpotensi menjadi alternatif distribusi global di tengah ketidakpastian jalur pelayaran internasional, khususnya akibat memanasnya situasi di Selat Hormuz.
“Kami, terutama Asosiasi Logistik Indonesia, tetap mengedepankan competency dan kompetensi mereka pada jasa railway to sea dan railway to air logistics network,” ujar Mahendra Rianto.
ILSTC sendiri dikenal sebagai koridor perdagangan dan logistik multimoda yang berpusat di Chengdu, China. Melalui jaringan tersebut, distribusi barang ekspor-impor dilakukan dengan kombinasi moda kereta api, laut, dan udara untuk mempercepat konektivitas antarkawasan, termasuk menuju Asia Tenggara dan Eropa.
Menurut Lai Zhougang, kolaborasi lintas negara dan lintas sektor menjadi penting untuk menciptakan rantai pasok yang lebih tangguh menghadapi perubahan global.
“Kami melihat prospek kolaborasi antara pelaku industri, pemerintah, dan para pemangku kepentingan sehingga rantai pasok bisa semakin adaptif, tangguh, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” katanya.
Dalam diskusi tersebut, ALI menyoroti pentingnya aspek efisiensi biaya, kualitas layanan, serta kepastian waktu pengiriman barang. Mahendra menilai desain logistik multimoda ILSTC menarik untuk dipelajari, terutama karena menawarkan opsi distribusi alternatif ketika jalur laut menghadapi tekanan biaya maupun risiko geopolitik.
Namun demikian, ALI juga menekankan perlunya evaluasi mendalam terhadap potensi risiko multiple handling atau bongkar muat berulang yang dapat meningkatkan kemungkinan kerusakan barang.
“Kita perlu bandingkan cost, quality, delivery time. Kalau dalam perjalanan terjadi multiple handling, ada risiko barang rusak. Kami perlu tahu bagaimana ILSTC menangani frekuensi tinggi bongkar muat barang,” ujarnya.
Mahendra menambahkan, jaringan logistik ILSTC di kawasan ASEAN juga menjadi perhatian penting, khususnya kemungkinan pemanfaatan Port Klang di Malaysia sebagai titik representasi distribusi regional.
“Kalau network ILSTC ada di Port Klang, kami bisa menggunakan tempatnya sebagai perwakilan. Karena kami belum punya network di sana, maka kerja sama dengan kantor-kantor perwakilan di negara tersebut menjadi peluang yang menarik,” katanya.
Sementara itu, jalur distribusi Thailand–Chengdu yang saat ini memiliki waktu pengiriman efektif sekitar 15 hari disebut masih menjadi tantangan tersendiri apabila model serupa diterapkan untuk kebutuhan logistik Indonesia.
ILSTC menawarkan sistem distribusi berbasis kereta api dengan kapasitas angkut hingga 55 gerbong atau setara kontainer 40 feet. Kendati demikian, ALI menilai efektivitas model tersebut tetap harus diuji berdasarkan kebutuhan pasar dan kepastian pengiriman.
“Dalam supply chain yang paling penting adalah kepastian barang tiba. Saat situasi Selat Hormuz memanas, logistik laut menjadi tidak murah. Tetapi logistik udara juga masih sangat mahal,” ujar Mahendra.
Ia juga menyoroti dampak konflik geopolitik terhadap industri pelayaran global, terutama terkait jalur distribusi menuju Eropa yang selama ini banyak bergantung pada Terusan Suez dan kawasan Timur Tengah.
Menurutnya, meningkatnya risiko perang membuat perusahaan asuransi pelayaran semakin berhati-hati dalam memberikan perlindungan terhadap kargo laut.
“Kalau kondisi konflik meningkat, perusahaan asuransi tidak mau mengambil risiko shipping lanes. Akibatnya muncul biaya tambahan seperti war surcharge, bunker surcharge, hingga insurance cost yang semakin tinggi,” kata Mahendra.
Penjajakan kerja sama ini dinilai menjadi langkah awal penting bagi Indonesia untuk memperluas opsi rantai pasok global sekaligus memperkuat ketahanan logistik nasional di tengah perubahan lanskap perdagangan internasional yang semakin dinamis. (Christian Saputro/SL)
