Padang, Sumaterapost.co – Pemerintah Kota Padang Panjang berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang kesepuluh kalinya secara berturut-turut di bidang pengelolaan keuangan daerah, Jumat (29/5/2026) di Kantor BPK Perwakilan Sumatera Barat.
Selain WTP, Padang Panjang juga dinobatkan sebagai salah satu daerah terbaik dalam tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Sumatera Barat.
Capaian tersebut menjadi bukti konsistensi pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil audit secara optimal dan berkelanjutan.
Indeks tindak lanjut hasil pemeriksaan tercatat mencapai 86,02 persen, menempatkan Padang Panjang di posisi kedua terbaik di Sumatera Barat.
Pencapaian tersebut semakin memperkuat reputasi daerah dalam pengelolaan keuangan yang profesional dan bertanggung jawab.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
Dalam kegiatan tersebut, Kepala Perwakilan BPK Sumbar, Sudarminto Eko Putra, menyerahkan laporan kepada Wali Kota Hendri Arnis.
Penyerahan turut didampingi oleh Ketua DPRD Imbral sebagai bentuk sinergi antara eksekutif dan legislatif daerah.
BPK memberikan apresiasi atas konsistensi Pemko Padang Panjang dalam menjaga kualitas laporan keuangan daerah, menurut BPK, opini WTP diberikan karena laporan keuangan telah disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.
Hal ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, capaian ini juga menunjukkan adanya peningkatan kualitas tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan.
Walikota Hendri Arnis, BSBA menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan meraih WTP ke-10 secara berturut-turut. Ia menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah.
Menurut Hendri, keberhasilan ini bukan hanya prestasi administratif, tetapi juga bentuk tanggung jawab kepada masyarakat dan Pemko Padang Panjang akan terus berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan akuntabel.
Seluruh rekomendasi BPK akan segera ditindaklanjuti sebagai bagian dari perbaikan berkelanjutan.
Pemerintah daerah juga memberi perhatian khusus terhadap penyelesaian aset daerah yang masih menjadi catatan.
Kepala BPKD Padang Panjang, Zia Ul Fikri, menyampaikan bahwa capaian ini menjadi motivasi untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah.
Ia menegaskan bahwa pengelolaan anggaran akan terus dilakukan secara hati-hati dan sesuai regulasi. Selain itu Inspektorat daerah bersama seluruh OPD juga berperan penting dalam memastikan laporan keuangan tersusun dengan baik.
Sinergi antar perangkat daerah menjadi faktor utama keberhasilan mempertahankan opini WTP selama satu dekade.
Ke depannya, Pemko Padang Panjang berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan secara berkelanjutan.
Dengan diraihnya WTP ke-10, Padang Panjang semakin mengukuhkan diri sebagai daerah dengan tata kelola keuangan terbaik di Sumatera Barat dan capaian ini diharapkan semakin memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah. (Kim)
