Sumaterapost.co – Kaur, Bengkulu | DPRD Kabupaten Kaur menyoroti rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belum optimalnya kontribusi sektor tambak udang dalam Rapat Paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025, Senin (06/07/ 2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Janudardi didampingi Wakil Ketua II Mardianto, S.AP. Hadir Wakil Bupati Abdul Hamid, S.Pd.I mewakili eksekutif, unsur Forkopimda, OPD, dan tamu undangan.
Tujuh fraksi yakni Golkar, Gerindra, PDI Perjuangan, PBB, NasDem, Kaur Bangkit Sejahtera, dan Dewan Pengawas Pemerintah Pembangunan Kaur menunjuk Rio Chandra, S.H. dari Fraksi PBB sebagai juru bicara.
Fraksi mengapresiasi Pemkab Kaur yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas LHP TA 2025. Namun sejumlah persoalan tetap menjadi catatan.
Sorotan utama diarahkan pada sektor tambak udang. DPRD menilai sektor tersebut belum memberi kontribusi signifikan terhadap PAD meski usahanya terus berkembang. Dampak lingkungan dari aktivitas tambak juga diminta menjadi perhatian.
“Fraksi mengharapkan ketegasan dan langkah konkret dari Pemda dalam mengoptimalkan PAD dari sektor tambak udang,” ujar Rio Chandra.
DPRD juga menyoroti besarnya SiLPA TA 2025 yang dinilai menunjukkan belum optimalnya pemanfaatan anggaran. Dari target PAD lebih dari Rp59 miliar, realisasinya hanya Rp19 miliar lebih atau 33,43 persen. Meski begitu, angka ini naik dibanding 2024 yang Rp17 miliar lebih.
Fraksi merekomendasikan pemerataan pembangunan, peninjauan objek retribusi, penguatan pengawasan anggaran, normalisasi DAS Air Tuba di Bintuhan, dan peningkatan jalan hotmix di Padang Kelili, Desa Sinar Pagi sepanjang 600 meter.
Menanggapi catatan DPRD, Wakil Bupati Abdul Hamid menegaskan Pemkab berkomitmen meningkatkan PAD sejak awal kepemimpinan Bupati Gusril Pausi.
“Salah satu sektor yang terus kami dorong adalah tambak udang karena memiliki potensi besar,” katanya.
Untuk itu, Pemkab telah membentuk Satgas PAD yang bertugas mengidentifikasi dan mengkaji potensi pendapatan daerah yang belum tergarap maksimal.
“Harapannya peningkatan PAD dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kaur,” jelas Abdul Hamid.
Ia memastikan seluruh masukan DPRD akan disampaikan kepada Bupati sebagai bahan evaluasi. Jawaban resmi eksekutif akan disampaikan pada rapat paripurna lanjutan sesuai tahapan pembahasan Raperda.
Red/Tg
