Bupati Langkat Nonaktif Juga Kerangkeng Satwa Dilindungi

Sumaterapost.co | Medan – Selain mengkerangkeng puluhan manusia di kediaman pribadinya, Bupati Langkat nonaktif, T R P-A, juga mengkerangkeng sejumlah satwa dilindungi, yakni 1 ekor orangutan sumatera (pongo abelii) jantan, 1 ekor monyet hitam sulawesi (cynopithecus niger), 1 ekor elang brontok (spizaetus cirrhatus), 2 ekor jalak bali (Leucopsar rothschildi) dan 2 ekor beo (Gracula religiosa).

Satwa-satwa itu pun sudah disita Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumatera Utara untuk direhabilitasi sebelum kemudian dilepasliarkan.

“Orangutan sumatera kini dititipkan di Pusat Karantina dan Rehabilitasi Orangutan Batu Mbelin, Sibolangit untuk dirawat dan direhabilitasi, selanjutnya akan dikembalikan ke habitatnya. Sedangkan monyet hitam sulawesi, elang brontok, jalak bali dan beo dievakuasi ke Pusat Penyelamatan,” kata Plt Kepala BBKSDA Sumut, Irzal Azhar dalam siaran persnya, Rabu (26/1/2022)

Baca Juga :  DPP Aceh Sepakat Sumatera Utara Serahkan Bantuan Kepada Korban Kebakaran

Dijelaskan Azhar, evakuasi itu didasarkan atas informasi KPK kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tentang adanya satwa dilindungi di rumah pribadi Bupati Langkat nonaktif TRP di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat. Selanjutnya KLHK melalui BBKSDA Sumut berkoordinasi dengan penyidik KPK yang berada di lokasi dan setelah disepakati dapat mengevakuasi satwa-satwa tersebut, Selasa 25 Januari 2022.

Baca Juga :  Akses Jalan Masuk Menuju Perkantoran Pemkab OI Lama Dikeluhkan Masyarakat dan Pegawai

“Untuk proses hukumnya diserahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Sumatera,” kata Azhar.

Melengkapi informasi, keberadaan satwa dilindungi diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

Baca Juga :  Pendaftaran Seleksi Siswa Baru MAN 2 Deli Serdang Dibuka 17 Mei 2022

Pada pasal 21 ayat 2a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 disebut setiap orang dilarang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Pasal 40 ayat 2 menyebutkan, barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100 juta. (bay)