Desak Walikota Copot Direksi, GEMPPAR Lontarkan Kritik Pedes

SumateraPost – Bogor | Presidium Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Peduli Aset Negara (GEMPPAR) kritiki habis habisan pola kerja direksi Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor lewat aksi demo yang dilancar di Balaikita Bogor, Jumat, (3/12/2021) siang.

Para pendemo menilai kinerja direksi Tirta Pakuan kurang transparan terkait pembelian lahan dan pemanfaatan resevoir dan mendesak Pemerintah Kota Bogor melakukan pemeriksasn terkait hal itu. Para pendemo sesekali mendesak walikota Bogor untuk mencopot mereka.

Dalam aksinya, Koordinator GEMPPAR Fatollah Wahid, mengatakan, lemahnya keterbukaan publik, khususnya pelaporan pertanggungjawaban direksi Perumda Tirta Pakuan. Para pendemo tak segan segan menyebut copot direksi dan dinilai tak lebih baik dari sebelumnya.

Baca Juga :  Penipu Carut Walikota Medan, Kas Masjid PWI Dibobol Rp 10 Juta

“Sesuai amanah Peraturan Daerah Kota Bogor No 21 Tahun 2019 tentang perusahaan BUMD Tirta Pakuan,” kata Fatollah Wahid pada awak media.

Dalam pasal 70 Perda tersebut, disebutkan direksi wajib mempublikasikan laporan keuangannya, secara keseluruhan, kepada masyarakat. Untuk diketahui publik, baik melakui sosial media ataupun website resminya.” Itu tidak ada terlihat sama sekali dan itu yang kita minta itu, tidak ada,” jelasnya.

Dikatakan, fakta di lapangan, hingga saat ini masih ada permasalahan yang belum diketahui oleh masyarakat luas. “Kami meminta Walikota Bogor untuk memerika dan mengevaluasi kinerja direksi. Bila tidak ada perbaikan dan tak lebih baik dari direksi sebelumnya tentang keterbukaan publik,” ungkap Sihol.

Baca Juga :  Selangkah Lagi Jennifer Lawrence Jawara di Pemilihan Putri Otonomi Daerah Kabupaten Bogor

Dia juga menyinggung terkait pembelian lahan serta pemanfaatan lahan Reservoir milik Perumda Tirta Pakuan di Kabandungan Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor dan, Jabaru, Bogor Barat.

Diketahui, anggaran negara sudah miliyaran rupiah untuk proses pembelian serta pembangunan lahan reservoir itu, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Bogor. Tapi kenyataan tak kunjung datang.

“Kami meminta penegak hukum melakukam penyelidikan. Karena ada potensi kerugian negara, atas tindakan nepotisme yang dilakukan oknum petinggi Perumda Tirta Pakuan,” jelasnya.

Direktur Utama Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor Rino Indira Gusniawan yang dikutif dari Kupas Merdeka mengungkapkan, sumber mata air dan resapan air yang ada di Kabandungan ini luasnya satu hektare.

Baca Juga :  RSI Jabar Bangun Komunikasi Solid dan Kokoh, Feby: Demokrasi dan Elegan

“Nantinya sumber mata air dan resapan air di lokasi tersebut akan mendistribusikan sekitar 30 liter per detik ke reservoir Kota Batu, kemudian dialirkan ke pelanggan di zona 6 Kota Bogor,” kata Rino kepada awak media.

“Kita bangun tempat ini, hanya bak untuk penangkapan air dan pembubuhan desinfektan sebelum dialirkan ke reservoir Kota Batu, berkapasitas 2.000 meter kubik, mengaliri zona 6 untuk mengaliri Kebun Raya Residence (KRR),” jelasnya.

Penampungan di Kabandungan sejatinya bisa mengalirkan air 40-50 liter per detik. “Kita akan buat bak-bak penampungan air tertutup seperti di Kotabatu dan Tangkil,” pungkasnya. (Den)