Diduga Oknum Polisi Berpangkat Aiptu Rangkap Jabatan, Beking Dipergudangan Golden Star

Sumaterapost.co | Tanjung Morawa – Larangan bagi POLRI diatur pada pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI yang berbunyi : Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Bahkan serupa dengan TNI, anggota POLRI diperbolehkan menduduki jabatan di luar kepolisian apabila ia telah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

Mengenai yang dimaksud dengan jabatan di luar kepolisian dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Kepolisian, “Yang dimaksud dengan “jabatan di luar kepolisian” adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri.

Diduga kuat sesuai dengan rekaman video ada seorang oknum polisi yang merangkap dua jabatan. Isi dalam rekaman amatir video tersebut terdapat seorang Manager berinisial RB di Pergudangan Golden Star, yang berada di Jl. Sei Belumai Hilir Dusun l, Desa Tanjung Morawa A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara yang sedang dimintai konfirmasi terkait pengawas di gudang tersebut.

Baca Juga :  Sat Narkoba Polres Simalungun Ringkus Bandar Sabu Dari Kec. Bandar, Komitmen Basmi Peredaran Narkoba

Manager RB memberi keterangan, orang tersebut berinisial PP dengan diduga berpangkat Aiptu telah menjabat sebagai Pengawas di gudang itu.

Dalam Rekaman Vidio, Yahya selaku Sekretaris di Federasi Serikat Pekerja Transport Seluruh Indonesia (FSPTSI) bertanya pada Manager RB apa jabatan PP di Golden Star, dan RB menjawab kalau PP adalah Pengawas di Golden Star.

Harianda Selaku Ketua FSPTSI Desa Tanjung Morawa A, menjelaskan pada Awak Sumaterapost.co terkait perihal tersebut

“Dengan percakapan rekaman video, sangat menjelaskan bahwa dugaan semakin kuat pria berinisial PP yang berpangkat Aiptu sebagai pengawas dan merangkap dua jabatan, sesuai UU No 2 ayat 3 pasal 28 Tahun 2022 Anggota Kepolisian Republik Indonesia dapat menduduki jabatan diluar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari Dinas Kepolisian,” ujarnya.

“Saya minta dan bermohon dengan adanya berita ini agar Kapolda Sumatera Utara agar Menyikapi hal ini, agar Polri menjadi lebih presisi, praktik perbekingan ini tidak melulu akan hanya seputar bisnis keamanan saja, namun bisa juga akan timbul dugaan aksi oknum pengawas yang akan sengaja “tutup mata” terhadap berbagai pelanggaran oleh Perusahaan.” Tutup Ketua FSPTSI ini di rumahnya, tanggal 23/11/2021, Selasa Sore.

Baca Juga :  LAII Mohon Kapolda Sumut Tinjau Ulang Penahanan Sembilan Pekerja Pabrik Plastik

Terpisah OZ salah satu pekerja di Pergudangan Golden Star, “Ada seorang anggota personil polri yang membekingi atau pun menjadi Pengawas di sebuah pergudangan di Golden Star ini bang, setiap satu bulan sekali dia pasti datang masuk kegudang ini bang, dan tidak pernah lama-lama dia di gudang lalu dah pergi lagi,” ujar OZ menerangkan.

Dari rekaman Vidio yang berdurasi 2.50 dimenit 1.55-160 sangat menjelaskan bahwa RB selaku Maneger/Pimpinan di Golden Star mengatakan Kalau PP/Oknum Polri adalah Pengawas di Golden Star, maka dugaan kuat bahwa oknum Polri telah merangkap 2 jabatan dan melanggar UU Polri.

Baca Juga :  Edy Ganefo: Jika Pembangunan Perumahan Bermasalah, Ekonomi Juga Bermasalah

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 5 dengan Huruf (A,D,E,F) berbunyi larangan yaitu:
– A. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
– D. Bekerjasama dengan orang lain di dalam atau di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan negara.
– E. Bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia demi kepentingan pribadi.
– F. memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya, dari beberapa bagian isi bunyi pasal 5 ini maka jelas bagi Oknum Kepolisian dilarang menjadi Pembekap maupun Pengawas di Prusahaan untuk kepentingan Pribadi. (4211ARI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here