Dituding GPPMS Tak Berizin, PT. HKI Membantah Tak Berizin Dan Tidak Diwajibkan Mengurus Izin IUP/WIUP

Sumaterapost.co – PT. HKI sangat menyayangkan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh GPPMS. Menurut pihaknya, Hal ini terjadi karena ketidakpahaman masyarakat akan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tengah dikerjakan oleh PT. HKI dan PT. Petronesia Benimel. Demikian kata perwakilan PT HKI Ahmad Tohari kepada media ini, Senin (15/11) siang.

 

Lebih lanjut dikatakannya, terkait aksi unjuk rasa ini seharusnya tak perlu dilakukan oleh GPPMS. Kami dari pihak PT siap dan sangat terbuka untuk menampung keluh kesah yang ingin disampaikan secara kekeluargaan. Pada dasarnya, ini terjadi akibat kesalahpahaman dan kurangnya komunikasi. Dan hal ini bisa dibicarakan baik-baik lewat perwakilan dari masyarakat/GPPMS dengan cara melakukan audiensi ke PT. HKI bukan berdemonstrasi berpanas-panasan seperti ini.

Baca Juga :  Penilaian Smart City, Muba Capai Nilai Tertinggi di Sumsel

 

“Terkait izin kami membantah, bahkan kami memiliki izin penugasan dari presiden RI langsung. Dan dalam hal ini, kami PT. HKI berpedoman pada surat kementerian ESDM yang menyatakan bahwa dalam Proyek Strategis Nasional ini, mengenai penggalian dan penggunaan tanah untuk kepentingan jalan tol, tidak diwajibkan untuk mengurus surat izin IUP dan WIUP sebagaimana yang dituntut mereka. Akan tetapi, PT. HKI wajib membayar retribusi daerah”, ujarnya.

 

Masih katanya, berdasarkan hasil kunjungan lapangan tim Dirjen Minerba pada tanggal 4 Juni 2021 pada lokasi proyek pembangunan jalan tol, yang menyatakan PT. HKI merupakan badan usaha yang tidak bergerak di bidang pertambangan, melakukan pekerjaan sipil, penggalian dan pengangkutan tanah pada wilayah proyek untuk kepentingan sendiri dan tidak diperjualbelikan hanya untuk kepentingan jalan tol.

Baca Juga :  Akibat Curah Hujan Yang Tinggi, Pihak PUPR Bergerak Cepat Pasang Delineator

 

“Maka sesuai dengan pasal 58 peraturan tersebut no 7 tahun 2020 bahwa badan usaha yang tidak bergerak di bidang pertambangan yang melaksanakan kegiatan pembangunan konstruksi, sarana dan prasarana lalulintas jalan yang memanfaatkan mineral yang tergali untuk kepentingan sendiri. Sepanjang tidak mendapatkan keuntungan secara komersil maka tidak diwajibkan untuk memiliki IUP dan SiUP operasi produksi untuk penjualan. Namun demikian PT. HKI tetap memiliki kewajiban untuk membayar pajak mineral bukan logam dan batuan yang ditarik dan harganya berpacu pada peraturan daerah setempat. Jadi itulah yang menjadi pedoman kami di sini”, jelasnya.

Baca Juga :  Akibat Curah Hujan Yang Tinggi, Pihak PUPR Bergerak Cepat Pasang Delineator

Ia menambahkan, terkait tuntutan mereka atas upaya yang harus dilakukan terhadap lahan bekas galian tersebut, hal itu akan kami koordinasikan dan kami sampaikan pada pimpinan kami dan PT. Petronesia Benimel bagaimana tindaklanjutnya.

 

“Menanggapi tuntutan mereka atas lahan galian tanah penimbunan jalan tol, akan kami koordinasikan dengan pimpinan kami selanjutnya. Ini proyek negara loh, ini untuk kepentingan masyarakat bersama, kami bertugas di sini atas perintah, dan kami melakukan galian ini bukan untuk dikomersilkan tapi untuk kepentingan jalan tol Indra Prabu, tolonglah agar dipahami tugas kami dalam Proyek Strategis Nasional ini”, pungkasnya. (F’R)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here