Gubsu Edy Menjelaskan Kepada Pers Soal Kerangkeng Belakang Rumah Bupati Langkat

Sumaterapost.co | Medan – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi merespons terkait kerangkeng manusia yang berada di lahan rumah pribadi Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin.

Dia mengatakan, kerangkeng yang disebut-sebut digunakan sebagai tempat rehabilitasi narkoba itu, harus segera diusut.

“Nanti saya cek dulu. Yang pastinya kalau itu harus diusut dan dijawab untuk apa?” kata Gubsu di rumah dinasnya, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Senin, (24/1/2022).

Mantan Pangkostrad itu mengatakan, jika kerangkeng itu digunakan untuk menghukum orang, itu adalah sebuah kesalahan. Sebab, katanya, orang yang dimasukkan ke kerangkeng penjara saja harus sudah terbukti bersalah.

Baca Juga :  4000 Ribu Pedagang Kaki Lima dan Warung Menerima Bantuan Tunai Dari Pemkab Labuhanbatu

“Kalau itu untuk menghakimi orang, kan tak boleh. Penjara saja sebelum keputusan hakim inkrah, tak boleh menahan orang dalam kerangkeng,” tegasnya.

Sebelumnya, Kapoldasu Irjen Panca Putra Simanjuntak membenarkan terkait adanya kerangkeng di rumah pribadi Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin. Kerangkeng itu dilihatnya, saat proses operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Terbit, pada Selasa, (18/1/2022).

“Kemarin teman-teman dari KPK yang kami backup melakukan OTT, kami melakukan penggeledahan saat itu di rumah pribadi Bupati Langkat. Nah, kami dapati betul ada tempat menyerupai kerangkeng yang berisi tiga sampai empat orang saat itu,” kata Panca kepada wartawan.

Baca Juga :  Akses Jalan Masuk Menuju Perkantoran Pemkab OI Lama Dikeluhkan Masyarakat dan Pegawai

Jenderal bintang dua itu menyebutkan, berdasarkan pemeriksaan yang dilakukannya terhadap Terbit Rencana, kerangkeng manusia itu merupakan tempat rehabilitasi narkoba pribadi milik Terbit. Rehabilitasi itu pun sudah beroperasi selama 10 tahun.

“Ternyata dari hasil pendalaman kami, memang itu adalah tempat rehabilitasi yang dibuat oleh yang bersangkutan (Terbit) secara pribadi, dan sudah berlangsung selama 10 tahun, untuk merehabilitasi korban-korban narkoba,” jelasnya.

Baca Juga :  Perbankan di Sumut Harus Berupaya Tingkatkan Layanan ATM Berkualitas

Namun, Panca menyebutkan, tempat rehabilitasi yang dibuat politikus Partai Golkar itu belum memiliki izin operasional secara resmi dari pemerintah. Meski begitu, mantan Kapolda Sulawesi Utara itu mengatakan penanganan terhadap seluruh pasien yang direhabilitasi di tempat itu dilakukan dengan baik dan sehat.

“Saya tanya masalah kesehatannya bagaimana, ternyata itu sudah dikerjasamakan dengan Puskemas setempat, dan Dinas Kesehatan kabupaten,” katanya.(bay)