Lika-liku Perfilman Tanah Air

Film merupakan sarana hiburan visual yang sudah sejak lama menjadi konsumsi publik dari berbagai kalangan dan strata sosial

Oleh: Yandi Syaputra Hasibuan, S.S.

Film merupakan sarana hiburan visual yang sudah sejak lama menjadi konsumsi publik dari berbagai kalangan dan strata sosial. Seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi, saat ini film tidak hanya dapat dinikmati secara konvensional dengan hadir langsung ke bioskop, tetapi juga dapat disaksikan melalui televisi, gadget, dan perangkat elektronik lainnya.

Pada 6 Juli 2022 lalu, film dengan genre action-fantasy (laga-fantasi) berjudul “Thor: Love and Thunder” rilis perdana di bioskop-bioskop seluruh tanah air (Kompas, 19 April 2022). Sontak saja masyarakat penggemar film di Indonesia beramai-ramai hadir ke bioskop.

Beberapa hari sebelumnya, film domestik berjudul “Ngeri-Ngeri Sedap”, yang menceritakan kehidupan dan adat masyarakat Batak, juga ditayangkan di bioskop-bioskop seluruh daerah. Film ini bahkan masuk dalam daftar Top 10 Letterboxd (Tribunnews, 4 Juli 2022).

Pada Agustus 2022 mendatang, giliran film berjudul “Pengabdi Setan 2” rilis di berbagai bioskop. Film yang disutradarai oleh Joko Anwar ini menjadi estafet dari film “Pengabdi Setan” edisi pertama (Kompas, 13 Juli 2022).

Lantas, bagaimana sebenarnya jejak dan lika-liku perfilman di tanah air?

Film, movie, dan cinema sebenarnya istilah yang menggambarkan suatu cerita dalam bentuk rekaman visual yang bergerak dan ditayangkan pada layar teater atau monitor. Kata “film” dan “bioskop” sendiri berasal dari bahasa Yunani, yang berarti memperlihatkan sesuatu seolah-seolah hidup.

Dalam penjabarannya, film mempunyai dua makna yang saling bertautan. Pertama, film menggambarkan sesuatu seolah-seolah hidup dan terhanyut di dalamnya. Kedua, film merujuk kepada suatu kebijakan pemerintah mengenai perfilman, misalnya inisiatif pembuatan film, motivasi pembuat film, dan bentuk output yang diharapkan.

Di Indonesia, aliran film terdiri dari Genre dan Neo Realisme. Genre merupakan aliran film yang diproduksi oleh Amerika Serikat, dengan maksud menghibur para penonton. Sedangkan Neo Realisme, ialah aliran film yang lebih fokus pada cerita-cerita sejarah, semisal perjalanan Christopher Columbus.

Menurut Sarief Arief dalam bukunya berjudul “Politik Film di Hindia Belanda” (2009), film pertama kali diputar di Hindia Belanda (Indonesia) pada 1900. Saat itu, film hanya berupa gambaran visual bergerak namun bisu (tanpa suara) dan beraliran genre.

Baca Juga :  Masdibyo : Pelukis Harus Menguasai Pemasaran dan Punya Sikap

Pemutaran film saat itu cenderung diskriminatif. Sebab hanya orang Eropa saja yang diperbolehkan menonton film. Bahkan dalam perkembangan selanjutnya, orang pribumi pada akhirnya diperbolehkan menonton film, dengan catatan kursi bagi penonton pribumi dipisahkan dari kursi penonton Eropa yang lebih layak dan mewah.

Setelah pemutaran film perdana itu, impor film genre Amerika Serikat semakin deras masuk ke Hindia Belanda. Hal ini disebabkan meningkatnya konsumsi film seiring dengan pertambahan jumlah penduduk kawasan perkotaan pasca pemberlakuan kebijakan Politik Etis.

Banyak muda-mudi khususnya dari kalangan bangsawan pribumi sengaja datang merantau ke kota-kota besar, seperti Batavia, Surabaya, Bandung, dan Medan. Bukan hanya untuk sekolah ataupun bekerja, mereka juga memanfaatkan kesempatan itu untuk menikmati berbagai sarana hiburan, terutama menonton film.

Pada masa itu, mulai banyak film yang diproduksi. Sebut saja, Een Kleinozoon Fredt Zijn Grootvader (film Cina), Daniel Bode, The Phantm Fortune (film Amerika Serikat/Barat), dan Nyai Dasima (film Hindia Belanda).

Namun karena akses dan sarana yang masih sangat terbatas, di Hindia Belanda film hanya dapat dinikmati oleh kalangan tertentu saja. Bahkan tiket atau karcis menonton film dibanderol dengan harga yang cukup mahal, yakni 2 gulden untuk kelas satu, 1 gulden untuk kelas 2, dan untuk kelas 3 sebesar 0,5 gulden.

Mohammad Hatta dalam otobiografinya berjudul “Untuk Negeriku: Jilid 1”(2015), menguraikan pengalamannya yang kerap memanfaatkan hari libur untuk berkunjung dan menonton film di sejumlah cinema (bioskop) di Batavia bersama sahabatnya Bahder Djohan. Kegiatan ini rutin dia lakukan saat masih menjalankan studi di sana.

Pada akhir 1929, penduduk Hindia Belanda mulai diperkenalkan film bicara (bersuara) dengan ceritanya bersifat nondokumenter. Karya pertama yang ditayangkan ialah film berjudul “The Rainbow Man” (Manusia Pelangi).

Kehadiran film bicara telah secara langsung mendongkrak antusiasme penduduk Hindia Belanda untuk datang dan menonton film di cinema. Akibatnya impor meter film ikut melonjak. Awalnya hanya 1.366.121 meter, namun pada tahun berikutnya justru meningkat menjadi 1.172.909 meter.

Peningkatan impor meter film pada dasarnya disebabkan semakin panjangnya durasi film. Bahkan untuk lebih menarik minat penonton, banyak produsen film menampilkan adegan kurang senonoh. Alhasil Pemerintah Hindia Belanda mengambil kebijakan untuk melakukan sensor film.

Baca Juga :  Masdibyo : Pelukis Harus Menguasai Pemasaran dan Punya Sikap

Sensor biasanya dilakukan untuk menghilangkan kata-kata atau dialog dalam film yang dinilai kurang sopan, serta adegan seks dan kekerasan, yang dikhawatirkan memberi pembelajaran dan inspirasi negatif bagi anak-anak.

Meskipun demikian hasil sensor film dari setiap negara yang masuk ke Hindia Belanda cenderung tidak stabil. Hal ini kemungkinkan akibat ketidakstabilan produksi film dalam negeri.

Pada 1931, film produksi dalam negeri tercatat hanya satu, yakni “Sam Pek Eng Tay”. Pada 1932, produksinya meningkat menjadi empat film, yaitu “Pat Bie Fo”, ” Terpaksa Menikah”, “Tjok Speelt”, dan “Karina’s”. Semantara pada 1933 hanya ada dua film yang diproduksi, yaitu “Pareh” dan “Pat Kiam Hiap”.

Berdasarkan uraian John Ingelson, dalam bukunya berjudul “Buruh, Serikat, dan Politik: Indonesia Tahun 1920-an dan 1930-an” (2009), pada 1930-an terjadi “global great depression” (depresi besar dunia) yang menyebabkan terjadinya kemacetan di sektor ekonomi. Kondisi ini mengakibatkan banyak perusahaan di Hindia Belanda mengalami krisis keuangan dan terpaksa mengurangi jumlah pekerjanya.

Situasi ekonomi yang pada akhirnya turut mempengaruhi industri perfilman di Hindia Belanda saat itu. Tingginya akan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap buruh, mengakibatkan produksi film domestik ikut macet. Penyebab utamanya tidak lain ialah keterbatasan kemampuan perusahaan untuk menutupi biaya produksi film yang mahal.

Pada masa pendudukan Jepang, atau sejak 1942, orientasi film yang diproduksi di Hindia Belanda mulai berganti ke jenis film perang, seperti dokumenter Perang Pearl Harbour. Film-film jenis ini kerap ditayangkan sebagai alat propaganda Jepang.

Menurut Aiko Kurasa dalam bukunya berjudul “Kuasa Jepang di Jawa: Perubahan Sosial di Pedesaan 1942-1945“ (2009), penayangan film bergenre peperangan dimaksudkan sebagai upaya memupuk kebencian terhadap orang-orang Barat, khususnya Belanda. Selain itu, hal ini pun bertujuan menanamkan rasa percaya diri penduduk pribumi, bahwa bangsa Barat tidak lebih hebat daripada orang Asia.

Sementara di era pemerintahan Presiden Sukarno dan Soeharto, film yang sering ditayangkan di Indonesia adalah film genre ala Barat, namun dikemas secara lokal. Baik produsen maupun pemeran film adalah orang Indonesia.

Baca Juga :  Masdibyo : Pelukis Harus Menguasai Pemasaran dan Punya Sikap

Walaupun sering menampilkan adegan heroisme, film-film yang diproduksi saat itu sebagian besar menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan rasa cinta tanah air. Sebut saja misalnya, “Darah dan Doa”, “Janur Kuning”, “Serangan Umum 1 Maret”, dan lain sebagainya.

Memasuki era milenial, industri perfilman tanah air semakin berkembang dengan pesat dan luas, sebagai imbas peningkatan konsumsi film oleh penduduk Indonesia. Tidak heran, keberadaan rumah produksi, bioskop, serta jumlah pekerja hiburan, melonjak dengan sangat cepat, tidak terkecuali konsumsi film-film asing.

Di sisi lain, genre film domestik yang diproduksi juga lebih variatif. Masyarakat tidak hanya menyuguhkan film bergenre drama dan peperangan, tetapi juga film laga, komedi, horor, percintaan, fantasi, petualangan, hingga film yang mengangkat kisah nyata dengan penggabungan berbagai genre.

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, film bukan lagi menjadi sarana hiburan semata. Film saat ini menjelma sebagai salah satu sektor ekonomi yang menguntungkan, alat perjuangan dan propaganda politik, serta media edukasi publik.

Tidak jarang sebuah film diproduksi semata-mata untuk menggiring opini publik. Cerita dibuat seakan-akan benar, padahal berbanding terbalik dengan fakta sebenarnya. Sebut saja “Rambo”, film yang mengisahkan perang antara Amerika Serikat dengan Vietnam.

Sebaliknya, hampir tidak ada batasan antara satu dengan konsumen film lainnya. Semua kalangan dan kelompok sosial bebas memilih genre film yang mereka inginkan. Bahkan saat berada di bioskop, setiap orang bebas memilih tempat duduk tanpa memandang kedudukan dan status sosial.

Jika tidak ingin repot atau malas datang ke bioskop, setiap orang dapat memanfaatkan komputer, laptop, gadget, dan perangkat elektronik canggih lainnya untuk menonton film.

Satu hal yang harus diingat, hadirnya film pada dasarnya adalah bagian dari upaya menutupi kebutuhan psikologis manusia terhadap sarana hiburan. Meskipun demikian setiap orang juga dituntut mampu menjadikan film sebagai media pembelajaran. Nalar kritis dalam memahami cerita dan pesan dari sebuah film tetap harus dibangun, agar seseorang dapat membedakan realitas kehidupan dengan fiktif belaka.

Penulis merupakan Mahasiswa Program Studi S-2 Ilmu Sejarah FIB USU