Pengecer Gas LPG Asal Grobogan Divonis 1, 6 Bulan, Mengajukan Banding

Demak SumateraPost.co – Penjual pengecer Gas LPG tabung 3 kilo melon asal grobogan divonis hukuman 1 tahun 6 bulan dan denda 50 jt atau Tambahan kurungan maksimal 3 bulan. (29/11/2021).

Terdakwa MP 51 tahun warga desa Kemiri kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan Jawa Tengah hanya bisa tertunduk lesu ketika Hakim Pengadilan Negeri Demak memvonis dirinya dengan hukuman penjara 1 tahun 6 bulan juga dituntut membayar denda sebesar 50 jt rupiah atau subsider tahanan selama 3 bulan.

Pengakuan terdakwa MP pengecer Gas LPG tanpa memiliki ijin asal Grobogan tidak menyangka bila usahanya membeli LPG 3 kg bersubsidi dari Semarang dan dijualnya ke Demak justru membawa dirinya dimeja Hijaukan.

Baca Juga :  Jelang Wasrik Tim Post Audit, Korem 071/Wk Gelar Sinkronisasi Data Progjagar

” Berawal ditangkapnya MP ketika menjual LPG bersubsidi dengan tutup segel hijau ke Desa Mengunan Lor Kecamatan Kebonagung Demak pada 11 juni 2021, petugas sempat curiga karena LPG bersubsidi untuk Demak dengan tutup segel warna kuning dan ungu.Jelasnya.

Dari penangkapan tersebut petugas sempat menyita mobil pickup milik purnama yang berisi 33 tabung LPG bersubsidi dan 79 tabung gas melon kosong, dari pengembangan kasus tersebut ternyata hampir 2 tahun terdakwa melakukan penjualan gas melon dari semarang dijual ke Demak.

Jaksa Penuntut Umum Adi Setiawan menegaskan terdakwa dengan sengaja melakukan penjualan LPG bersubsidi dari Semarang dijual ke Demak sehingga melanggar zonasi pendistribusian gas melon di Kota Semarang, terdakwa juga menjual LPG bersubsidi ke Demak melebihi harga eceran tertinggi yang merugikan masyarakat miskin.

Baca Juga :  Jelang Wasrik Tim Post Audit, Korem 071/Wk Gelar Sinkronisasi Data Progjagar

“Atas kejahatannya MP didakwa melanggar Pasal 55 Undang-undang 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dalam pasal 40 angka 9 Undang-undang Migas, Purnama didakwa melanggar Undang-undang perdagangan nomor 7 tahun 2014 sebagaimana diubah dalam pasal 46 undang-undang cipta kerja.

“Kejahatan terdakwa meliputi penyalahgunaan pengangkutan angkutan niaga LPG subsidi karena tidak mempunyai izin pengankutan, selanjutnya terdakwa tidak mempunyai ijin penjualan Gas melon dari Semarang dijual ke Demak . Ungkapnya.

Baca Juga :  Jelang Wasrik Tim Post Audit, Korem 071/Wk Gelar Sinkronisasi Data Progjagar

Sementara kuasa hukum terdakwa Danny Mulder dari Pos Bantuan Hukum Advokad Indonesia atau POSBAKUMADIN mengajukan banding atas VONIS majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak dia menuding VONIS tersebut sangat berlebihan selama ini kliennya hanya pengecer kecil seharusnya hanya diberi sanksi administrasi bukan hukuman penjara,. Sebutnya .

Dalam kasus ini masyarakat sangat mendukung kinerja APH agar pengusaha biar tidak asal asalan menjual tabung gas LPG 3kg dan mereka juga harus punya ijin untuk menjual atau mengecer tabung gas LPG 3kg.
( Tim SP Windi )