PNI, Masyumi, PKI, dan NU dalam Pusaran Kampanye Pemilu 1955

Yandi Syaputra Hasibuan, S.S.

Oleh: Yandi Syaputra Hasibuan, S.S.

Membahas Pemilihan Umum (Pemilu) memang tidak pernah ada habisnya. Mengapa tidak? Karena Indonesia menganut sistem demokrasi, yang mana proses suksesi kekuasaan dilakukan melalui pemungutan suara.

Beberapa tahun belakangan Indonesia secara serentak melaksanakan pemillu eksekutif dan legislatif. Pada pemilu 2019, calon lembaga eksekutif yakni presiden, hanya diikuti dua pasangan calon (paslon). Calon nomor urut 1 diisi oleh pasangan Ir. H. Joko Widodo dan K.H. Ma’ruf Amin. Sedangkan pasangan nomor urut 2 yang merupakan tandingannya, diisi oleh pasangan H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Shalahuddin Uno.

Sementara itu, untuk calon pasangan Lembaga legislatif DPR/DPRD total ada sebanyak 7.986 orang, dengan komposisi 4.774 laki-laki dan 3.194 perempuan (Kompas, 21 September 2018).

Notabenenya mereka yang mencalonkan diri untuk menjadi presiden/wakil presiden, maupun DPR/DPRD pasti diusung oleh partai. Partai itulah kemudian menjadi wahana untuk sampai ke kursi kekuasaan. Bila berbicara wahana, tentu jalan seperti apa yang akan diterapkan.

Dalam kamus politik, untuk mencapai kekuasaan, selain harus ada partai politik, juga harus memiliki strategi, atau sering disebut sebagai kampanye.

Ambillah contoh calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 yang didukung oleh PDIP, Golkar, PKB, PPP, Hanura, PKPI, PSI dan Perindo. Pasangan calon ini mengkampanyekan perihal pembangunan ekonomi yang merata, meliputi meminimalisir angka kemiskinan, dana desa mencapai Rp 400 triliun, koperasi petani dan bank mikro nelayan. Dalam sektor pendidikan, paslon ini akan menerbitkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) hingga jenjang perguruan tinggi (Tribun, 1 Juli 2019).

Sedangkan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, yang didukung oleh Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat, lebih cenderung menggelorakan nasionalisme. Saat itu, Prabowo Subianto menekankan bahwa rakyat Indonesia tidak boleh diperintah oleh antek-antek asing (Tirto,15 Aprill 2019).

Di Stadion Gelora Bung Karno, paslon ini bahkan menggelar Gerakan Salat Subuh Berjamaah sebagai upaya ilahiah agar dimenangkan pada pilpres. Pemberantasan korupsi pun menjadi agenda kampanye nomor urut 2. Katanya, Indonesia saat ini praktik korupsinya sudah stadium empat, layaknya penyakit kanker stadium akhir sebagai tahap akhir menuju pintu kematian (Kompas, 08 April 2019).

Dalam pada itu, hal-hal seperti di atas dalam menggelorakan berbagai isu sebagai bahan kampanye dan agar sampai ke kursi kekuasaan bukanlah barang baru di republik yang sudah berusia 76 tahun ini. Pada angka 76 tahun itu pula, Indonesia sudah beberapa kali melaksanakan pemilu, dan salah satu yang paling menarik ialah Pemilu 1955 merupakan pemilu perdana Indonesia dalam skala nasional.

Memang tujuan Pemilu 1955 sedikit berbeda dengan pemilu modern, karena Indonesia saat itu menganut sistem parlementer. Adapun yang dipilih masa itu ialah DPR/DPRD dan Anggota Konstituante (Suwarno, 2018: 52).

Pemilu 1955 diikuti oleh partai-partai politik, ormas, militer, dan kelompok. Hal inilah menjadi salah satu penyebab Pemilu 1955 dikatakan sebagai pemilu paling demokratis sepanjang sejarah Demokrasi di Indonesia. Namun tetap saja partai-partai besar yang mencuat ke permukaan, seperti PNI, Masyumi, PKI, dan NU. Menariknya, di antara partai-partai ini justru seringkali terjadi pergesekan, terutama dalam tanding ide kampanye.

Kampanye Pemilihan Umum 1955 mulai dilaksanakan, ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor: 188 Tahun 1953 untuk membentuk Panitia Pemilihan Indonesia (ANRI. Inventaris Arsip Sekretariat Negara Kabinet Perdana Menteri 1950-1959 Jilid I. Kepres Nomor: 188 tahun 1953, Nomor Arsip 1929).

Baca Juga :  Kisah Tukang "Loper Koran Jadi Jenderal Bintang Empat" Jadi Inspirasi Generasi Muda

Beberapa bulan setelah itu kepres tersebut dibunyikan oleh Presiden Soekarno, partai-partai politik pun langsung ambil posisi serta menyusun strategi dalam memenangkan pesta demokrasi yang akan digelar.

Partai Nasional Indonesia (PNI)

PNI saat itu merupakan salah satu partai kontestan terkuat karena beberapa anggota partai sudah terlebih dahulu mengisi sistem pemerintahan Indonesia. Walaupun begitu, PNI tetap menggelorakan kampanye agar menjadi mayoritas di kursi kekuasaan dalam pemilu.

Saat itu, PNI dengan getol menggelorakan nasionalisasi perusahaan asing di Indonesia, termasuk di Sumatera Timur (Sumatera Utara sekarang). Di antaranya, perusahaan minyak di Pangkalan Brandan, De Javaacshe Bank (BI sekarang), AVROS (Pusat Penelitian Kelapa Sawit), dan seluruh elemen perkebunan di Indonesia yang masih dipegang oleh asing.

Dalam Suluh Indonesia, 10 November 1953, PNI kerap kali menjadi garda terdepan dalam mengawal perjuangan pengembalian Irian Barat ke pangkuan Ibu pertiwi. PNI dengan tegas menyatakan, “selama Belanda bercokol di tanah Irian Barat, selama itu pula PNI mengawal pengembalian Irian Barat kepada pemilik sah-nya.”

PNI juga seringkali menyinggung Masyumi, selalu lawan terkuatnya. Seperti dilansir dalam Suluh Indonesia yang terbit pada 11 Desember 1955, “barangsiapa yang memilih Masyumi maka akan terjadi pada negeri ini hidup segan mati tak mau”. Artinya, rakyat Indonesia akan menjadi penumpang di tanah airnya. Sebab kemenangan Masyumi itu akan dimanfaatkan untuk menjual Indonesia ke pihak asing. Mengapa? Karena selama kampanye berjalan, Masyumi tidak pernah membunyikan dalam program kampanye mereka untuk menasionalisasi perusahaan-perusahaan asing yang masih berdiri tegak di tanah air.

Selain itu dalam Suluh Indonesia, 26 November 1953, PNI menyatakan bahwa partai ini bukanlah partai surga. Hal ini merupakan sarkastik tajam kepada Masyumi.

Bilamana ada pendapat demikian, silahkan tinggalkan partai ini. Persoalan agama adalah persoalan suci, tidak mencampuradukannya dengan permasalahan politik. Tujuan partai ini untuk memperjuangkan perut yang lapar supaya kenyang, terbebas dari masalah sosial-ekonomi, dan mempunyai rumah layak huni.

Majelis Syuro Muslim Indonesia (Masyumi)

Dalam disertasi Warjio berjudul “Gagalnya Partai Politik Islam” tahun 2018 yang diterbitkan oleh Pustaka Pelajar, segala tuduhan yang dialamatkan kepada Masyumi ternyata mendapat tanggapan dari salah satu petinggi Masyumi, yakni Syarif Usman. Beliau menangkis segala hal yang memojokan Masyumi.

Menurutnya, golongan tertentu terkesan memojokkan Masyumi karena ideologi Islamnya dianggap militan dan mengancam keutuhan Negara. Meskipun sebenarnya setiap partai politik mempunyai ideologi masing-masing, semisal PNI dengan marhaennya, PKI dengan komunisnya, PSI dengan sosialisnya, dan lain-lain. Sehingga dia heran, mengapa partai-partai tersebut tidak dianggap sebagai ancaman bagi negara.

Jelas semua hal ini dianggap Syarif Usman sebagai pandangan yang diskriminatif. Sebab Masyumi harus pula punya tempat dalam kehidupan demokrasi. Tidaklah bijaksana mencurigai satu sama lain. Justru mencurigai dan mengingkari berarti menolak realitas, yang akhirnya masuk dalam kubangan realitas semu sebagai sebuah kemunafikan.

Namun Masyumi tetaplah Masyumi. Sebagai partai Islam progresif di masa itu, seperti dikutip dari Surat Kabar Abadi, 08 Maret 1955, yang merupakan koran harian Masyumi, partai ini pun turut menyerang PKI.

Baca Juga :  Kisah Tukang "Loper Koran Jadi Jenderal Bintang Empat" Jadi Inspirasi Generasi Muda

“Jangan sampai ada orang yang memberikan suaranya kepada partai atau golongan non-Islam. Sebab bila mereka memberi suara mereka di luar Islam, itu berarti mereka telah melanggar perintah Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW, serta telah mencederai agama Islam. Siapakah mereka? Itulah golongan komunis yang sesat, lagi menyesatkan,” tulis surat kabar tersebut.

Dengan mengutip dalil-dalil ilmiah dalam Alqurán, bahwa mereka yang tergabung dalam PKI dianggap kaum-kaum kafir. Intinya mereka akan menghalalkan segala cara untuk memenangkan pemilu. Tidak terkecuali bagi mereka yang memilih PK juga termasuk di dalam kategori itu.

Oleh karena itu, Masyumi mengajak umat Islam agar hendaknya memilih dalam satu ikhwah, yakni bersaudara dalam satu agama. Bagi sekalian umat Islam, jangan mengikuti jejak kafir, apalagi memenangkan kaum kafir.

Dalam buku “Pergulatan Demokrasi Liberal 1950-1959, Zaman Emas atau Hitam”, diterbitkan oleh Tempo bekerjasama dengan Gramedia tahun 2019, ketika Masyumi berkampanye di Lapangan IKADA, Jakarta, terlontar ucapan dari salah seorang anggota partai, yang menyatakan bilamana PKI menang dalam perhelatan pemilu, maka lapangan ini akan berubah menjadi Lapangan Kremlin (Merah).

Maksudnya, lapangan ini akan menjadi lapangan penobatan seperti yang digelar di Uni Soviet, karena PKI berkiblat ke Uni Soviet yang berhaluan komunis. Masyumi juga “meledek” Partai Nahdlatul Ulama (NU). Mereka menyebut nama partai tersebut sebagai “Partai Nasi Uduk”, singkatan dari NU.

Partai Komunis Indonesia (PKI)

Tiba pada gilirannya untuk menyampaikan kampanye, PKI pun menyatakan bahwa bila Masyumi terpilih lapangan ini akan menjadi lapangan unta, percis seperti wilayah Arab yang tandus dan diisi oleh unta.

Ditahui bersama, kedua partai ini sampai pada masing-masing posisi teratasnya, lapangan itu tidak berubah sama sekali, seperti yang mereka katakan pada masa-masa kampanye.

PKI dalam beberapa program kampanye berfokus pada okupasi tanah-tanah bekas perkebunan, seperti yang terjadi di Sumatera Timur. Memang PKI tidak terlibat langsung dalam proses okupasi tanah perkebunan, tetapi Barisan Tani Indonesia (BTI) yang merupakan organisasi underbouw-nya sangat fokus menjalankan program ini. Tujuan okupasi tanah perkebunan ialah supaya tidak terjadi ketimpangan lahan, mengingat saat itu masih banyak penghuni liar yang tidak punya rumah di daerah Sumatera Timur, termasuk untuk menghempang pengaruh kapitalisme.

Hal ini pada dasarnya tidak boleh terjadi. Karena bila sempat terjadi, maka Indonesia akan terpecah belah dalam dua ideologi politik, seperti halnya yang terjadi pada Perang Korea, dimana negara tersebut terbagi menjadi dua wilayah, yakni selatan dan utara.

Dalam aspek yang lain, seperti ditulis oleh Nety dan Lazuardy dalam “Kontestasi Partai Politik di Sumatera Utara pada Masa Demokrasi Liberal 1959”, kader-kader PKI mendatangi rakyat miskin kota, lalu menawarkan pekerjaan dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.

Dalam kampanyenya itu, PKI turut menyebarkan informasi yang bersifat xenofobhia, bahwa negara Indonesia sedang dalam genggaman asing dengan menunjuk perusahaan-perusahaan raksasa. Sebentar lagi tempat tinggal mereka pun akan diambil perusahaan yang tamak itu.

Kampanye memuat ketakutan-ketakutan itu memang sengaja dikemas oleh PKI supaya rakyat pinggiran tetap awas dengan keadaan mereka yang sedang tidak baik-baik saja.

Baca Juga :  Kisah Tukang "Loper Koran Jadi Jenderal Bintang Empat" Jadi Inspirasi Generasi Muda

Nahdatul Ulama (NU)

Sementara itu, NU mulai mengusung tema pokok Islam. Sebagaimana dicatat oleh Faisal Hilmy Maulida dalam “Sejarah Pemilu yang Dihilangkan”. Penekanannya adalah NU sebagai partai yang memegang teguh prinsip Ahlu Sunnah wal Jamaáh agar menyerukan kepada seluruh umat Islam agar memilih NU.

NU juga menyerukan kepada setiap anggotanya agar memilih partai ini dan menggunakan hak suara mereka dalam pemilu, karena hal itu merupakan kewajiban setiap Muslim, meskipun pemungutan suara pada saat itu bersifat sukarela.

Mereka juga mengingatkan bahwa mendukung partai yang bertentangan dengan agama Islam merupakan perbuatan dosa yang wajib dihindari oleh setiap Muslim. Beberapa kiai di Pulau Jawa bahkan mewajibkan santrinya yang sudah berusia 18 tahun ke atas, yang merupakan batas usia minimal mengikuti pemilu, agar memilih NU.

Ketika melakukan kampanye di daerah abangan yang notabenenya memeluk Islam sinkretis atau Muslim yang masih memadukan kepercayaan lokal dengan agama Islam, para pemimpin NU memberikan penekanan khusus sikap partai yang bersifat moderat dan senantiasa menjaga toleransi antaragama dan antarbudaya.

Mereka menekankan bahwa NU mempunyai kaitan dengan warisan budaya Jawa, antara lain dengan menampilkan Wali Songo yang menjadi beberapa figur tokoh yang sangat dihormati di kalangan Islam abangan. NU mengambil contoh Sunan Kalijaga dalam menyebarkan Islam melalui pertunjukan wayang kulit.

Selain itu, di beberapa tempat pemimpin partai menggunakan media kesenian rakyat, seperti ketoprak. Demikian pula penggunaan puisi berbahasa Jawa atau Arab berbentuk pamflet sederhana berisi ajakan untuk mendukung NU.

Dalam salah satu tulisan sejarawan Australia, M.C. Ricklefs, berjudul “Ismisation and Its Opponent in Java: A Political, Social, Cultural, and Religion History”, Pemilu 1955 bukan hanya sekadar mencoblos untuk mengisi DPR/DPRD dan Konstituante. Namun ini juga merupakan perjuangan hidup dan mati. Terlebih apabila PKI menguasai parlemen. Untuk itu umat Islam agar memilih NU sebagai perwakilannya di parlemen, supaya situasi tetap aman dan terkendali.

Hal yang sangat menarik, sengitnya berbagai isu yang dibangun oleh partai seperti PNI, Masyumi, PKI, dan NU untuk memenangkan Pemilu 1955 justru tidak mempengaruhi hubungan para tokoh partai. Secara umum hubungan D.N. Aidit, selalu Ketua Umum PKI, dan Natsir, Ketua Masyumi, saat itu tetap baik. Buktinya kedua tokoh ini masih duduk bersama di Kafe Konstitusi.

Dengan kata lain, perdebatan untuk memperoleh suara menjelang Pemilu 1955 hanya sampai di kerongkongan saja namun tidak sampai ke dalam hati. Memang persoalan dalam bernegara harus dikerjakan dan dituntaskan secara bersama-sama.

Hubungan harmonis kedua tokoh ini harusnya dapat dicontoh oleh para elite politik kita di zaman sekarang. Tanding ide boleh-boleh saja, tetapi persaudaraan merupakan hal yang paling utama.

Hingga kemudian puncak Pemilu 1955 yang digelar pada bulan September dan Desember pada akhirnya menempatkan PNI pada peringkat pertama epraih suara terbanyak, Masyumi kedua, NU ketiga, dan PKI keempat. Secara umum, hasil ini dapat diterima dengan lapang dada oleh setiap pihak.

Walaupun ada sedikit unssur dugaan kecurangan, tetapi hal itu tidak sampai membawa mereka ke pengadilan Mahkamah Konstitusi, seperti partai-partai di era milenial saat ini.

Penulis adalah Mahasiswa S-2 Ilmu Sejarah, FIB, USU