Pusperrekum Minta Bupati Demak Tinjau Kembali Perbub

DEMAK | SUMATERA POST – Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pusat study pemberdayaan sumbur daya manusia research dan hukum (PUSPERREKUM).

Kamis 27/01/22 Faturrohman melayangkan surat permintaan atau permohonan peninjauan kembali kepada Bupati Demak dr. Esti’anah. Atas terbitnya Perbub Demak No. 70 tahun 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, surat diberikan di staf Bupati di Pendopo Kabupaten Demak ditembuskan ke Forkominda,

” Dalam surat tersebut berkaitan dengan Perbub Demak No. 70 tahun 2020 itu dinilai mengandung cacat materiel karena memerintahkan kepada Kepala Desa untuk melantik Sekretaris Desa yang bersatatus Pegawe Negeri Sipil PNS untuk dilantik menjadi Sekertaris Desa kembali .

Baca Juga :  Dandim 0728/Wonogiri Serahakan Langsung BLT Minyak Goreng Kepada Pedagang

“Sebagai mana yang kita ketahui bahwa aturan yang dibawah tidak boleh bertentangan dengan aturan diatasnya sebagaimana yang ada dalam asas perundangan dan undang – undang No 12 tahun 2011, Kata Faturrohman.

” Dalam hal itu kesempatan menanyakan ke DPRD, Fahrudin Slamet mengenai kejanggalan pasal 11 ayat 3 dan 4 itu , Tambahnya .

“ DPRD Demak Fahrudin Slamet mengatakan, bahwa perbub No. 70 tahun 2020 itu urusan Bupati, dan di Perda No.1 tahun 2018 yang kemudian diubah dalam Perda No. 20 tahun 2020 tidak menyinggung soal sekretaris desa tau PNS. DPRD tidak ada sangkut paut tentang itu.

Baca Juga :  Peringati HUT Korem 074/Warastratama, Kodim 0728/Wonogiri Gelar Baksos Donor Darah

” Faturrohman menambahkan, bahwa kita pernah mendatangi Bupati Demak dengan Forum Demak Bersatu (FDB) dan ditemui oleh Biro Hukum Pemda, menyampaikan hal ini, dan biro hukum itu mengatakan akan mengkaji Perbub tersebut dan menyampaikan ke Bupati Demak.

Dari utusan biro hukum juga menawarkan atau mengajak Forum Demak Bersatu ( FDB) untuk mendiskusikan hal tersebut, akan tetapi sampai saat ini belum terialisir.

Adapun bunyi pasal 11 ayat (3) sekretaris desa berstatus sebagai PNS akan tetap pensiun sebagai PNS pada usia 58 tahun, sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diangkat oleh kepala desa sebagai sekretaris desa bukan PNS. Padahal PNS berlaku di UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN, sedangkan desa berpedoman pada UU No. 6 tahun 2014 , Ungkapnya .

Baca Juga :  Kodim 0728/Wonogiri Gelar Upacara Bendera 17-an, Dandim Bacakan Amanat KSAD

Kalau kita buka di Perda No. 1 tahun 2018 tentang perangkat desa tidak menyinggung tentang adanya sekretaris desa PNS tersebut. Menghadapi tantangan kepada PUSPERREKUM ingin bersenergi dengan pemerintahan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan tugas yang diembannya sesuai dengan regulasi yang ada,” pungkas Fatukur.( Tim WD )