Perumda Tirtauli Siantar, Cabut Meteran Air Pelanggan Tanpa Pemberitahuan

Sumaterapost.co – Pematangsiantar

Ditengah pandemi covid-19. Warga Kota Pematangsiantar, lagi-lagi kecewa dengan Perumda Tirtauli Siantar. Pasalnya, warga menuding pihak PDAM tanpa melakukan pemberitahuan sebelumnya pada saat mencabut meteran sambungan air ledeng ke rumah pelanggan.

Seperti yang diutarakan salah seorang warga Naga Huta, Kec Siantar Sitalasari, Kota Siantar Berinisial MN (42) Kemarin dirinya sempat terkejut, melihat meteran ledeng sudah tak ada lagi karena telah dicabut oleh pihak Perumda Tirtauli Siantar. Rabu 24 November 2021 sekitar jam 12.00 wib siang hari.

“Saat saya pulang kerumah meteran ledeng sudah tidak ada lagi. Menurut keterangan tetangga dengan saya, katanya pihak PDAM telah memutuskan sambungan air ledeng rumah saya,” ungkap MN dengan media ini di kediamannya.

Baca Juga :  KPAD Muba Gelar Audiensi ke Plt Bupati Musi Banyuasin

Lalu MN memutuskan mendatangi Kantor Perumda Tirtauli di Jl Porsea, Siantar dan bertemu Kabag Humas Perumda Tirtauli Siantar, Jimmi Simatupang diruang kerjanya. Disitu juga tampak Kasubbag Pemutusan, Darius Panjaitan, sekitar jam 14.00 WIB. Keduanya dengan jawaban asal bunyi (asbun) mengatakan bahwa Perumda Tirtauli Siantar berhak mencabut meteran pelanggannya apabila menunggak dua bulan tanpa surat pemberitahuan.

“Perumda Tirtauli berhak mencabut meteran apabila menunggak dua bulan tanpa surat pemberitahuan dan ada perdanya,” ujar Jimmi Simatupang sembari menunjukkan secarik kertas bertuliskan peraturan daerah (perda) tentang prosedur pemutusan meteran air oleh Perumda Tirtauli Siantar yang ditanda-tangani Dirut Perumda Tirtauli Siantar, Zulkifli Lubis.

Baca Juga :  KPAD Muba Gelar Audiensi ke Plt Bupati Musi Banyuasin

Terkesan sudah bekerjasama, Kasubbag Pemutusan Perumda Tirtauli Siantar, Darius Panjaitan yang kebetulan berada didalam ruangan tersebut mengamini apa yang dikatakan Kabag Humas Jimmi Simatupang.

“Hak kami memutus meteran pelanggan kalau sudah nunggak diatas dua bulan, gak harus pake surat pemberitahuan,” kata pria berkulit hitam pakai kaca mata ini sembari pergi meninggalkan ruangan.

Penasaran akan isi perda yang dimaksud lalu MN meminta dan membaca isi perda tersebut disitu di poin ke dua jelas disebutkan bahwa Perumda Tirtauli akan mencabut meteran pelanggan yang menunggak 2 bulan ke atas pembayarannya dengan terlebih dahulu memberikan surat pemberitahuan kepada pelanggan.

Baca Juga :  KPAD Muba Gelar Audiensi ke Plt Bupati Musi Banyuasin

Ketahuan berbohong, Kabag Humas Jimmi Simatupang meminta agar persoalan ini di selesaikan dengan cara baik-baik.
“Sudahlah, gak siapa-siapanya, kan bisa kita bicarakan baik-baik,” kata Jimmi Simatupang.

Namun MN bersikukuh akan membawa persoalan yang dialaminya ke Obdusman Sumatera Utara dan DPRD Siantar dikarenakan maladministrasi.

Bahkan MN juga menilai ada indikasi korupsi yang mana pihak perumda Tirtauli Siantar diduga dengan sengaja tidak memberikan surat pemberitahuan terlebih dahulu dengan harapan si pelanggan dikenakan biaya pasang kembali meteran sebesar Rp 50 ribu rupiah sewaktu melunasi tunggakan pembayaran air.

“Ini sangat merugikan pelanggan dan ada indikasi korupsi untuk menguruk keuntungan dari pelanggan,” tegas MN.(ns)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here