Terkait Tambang Pasir di Lebung Bandung, Anggota DPRD OI AR Membantah Tegas

Anggota DPRD OI, Abdul Rozak.

Sumaterapost.co | Ogan Ilir – Menanggapi pemberitaan terkait legalitas tambang pasir yang berlokasi di desa Lebung Bandung, Kecamatan Rantau Alai, Kabupaten Ogan Ilir (OI-SUMSEL), yang diduga milik salah satu Anggota DPRD OI berinisial AR membantah tegas.

Abdul Rozak (AR) akhirnya angkat bicara guna memberikan klarifikasi dan penjelasan detailnya agar tidak terjadi kesimpangsiuran sebagaimana diberitakan sebelumnya.

Kepada media ini, AR menjelaskan bahwa aktivitas penambangan yang masih beroperasi ini bukanlah miliknya melainkan milik orang lain berinisial B dan PT. Anas.

Menurut AR, tambang pasir yang disebutkan masyarakat miliknya tersebut sudah lama vakum dan tidak pernah beroperasi semenjak satu tahun terakhir. Adanya tumpukan pasir di lokasi tersebut merupakan pasir yang sudah lama bukan hasil aktivitas baru.

“Aktivitas penambangan tersebut sudah lama terhenti sejak 1 tahun lalu. Kalaupun terlihat ada aktivitas di sana, itu bukan punya saya tapi punya B. Keluar masuknya mobil pengangkut pasir itu mungkin milik PT. Anas,”kata Abdul Rozak, Kamis, (8/12).

Baca Juga :  Jurnalis Dilarang Ambil Foto oleh Ajudan Asisten 1, Diacara Pembukaan STQH

Lebih lanjut dikatakannya, tidak mungkin ia berbuat demikian sementara dirinyalah yang memotivasi para penambang pasir di Ogan Ilir ini agar segera mengurus legalitas dan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ogan Ilir.

“Saya lah yang waktu itu menjadi pembicara dan mengajak agar para penambang pasir untuk urus legalitas sesuai aturan Kementerian ESDM,”ucapnya.

Diakui AR, memang benar dirinya memiliki WIUP tersebut namun yang sekarang ini bukanlah menyangkut sebagaimana yang disebutkan Julius Pereira melainkan sudah berproses lebih jauh dari itu.

Baca Juga :  STQH Ke XXVII Tingkat Kabupaten Ogan Ilir, Resmi Dibuka Wabup Ardani

AR menerangkan bahwa, proses perizinan berada di Kementerian, bahkan pada Juli tadi kewenangan tersebut sudah beralih ke Provinsi Sumsel. Sementara di saat provinsi baru berencana merujuk untuk mensosialisasikan ini, Pergub sudah terlebih dulu keluar.

“Izin sudah di Kementerian ESDM, Perpres nomor 55 yang kemudian dialihkan bulan Juli 2022 ke provinsi masing-masing. Dan sementara menunggu surat edaran rujukan itu, Pergub keburu turun bulan September 2022 dan hingga kini tengah berproses,” terangnya.

Masih kata AR, dalam hal ini dirinya sudah memenuhi seluruh aturan penambangan tersebut, bahkan sudah sampai ke OP di Konsultan dan memang Julius Pereira belum mengetahui perihal pengurusan pemberkasan terkait perizinan tambang pasirnya.

“Yang jelas sudah dipenuhi semuanya, mulai dari setoran ke bank, NPWPD, pajak, dan jaminan reklamasi, hingga ke OP di konsultan. Masalah legalitas ini sudah jelas, kewenangan izinnya sudah dilimpahkan ke provinsi, rujukan pun telah terbit dan Pergub masih dalam proses,”tandasnya tegas.

Baca Juga :  Ketua DPRD OI Suharto Hadiri Pembukaan STQH Ke XXVII Kecamatan Lubuk Keliat

Dia menambahkan, terkait jalan yang rusak akibat penambangan itu tidaklah benar adanya. Bahkan baru-baru ini, masyarakat sangat merespon baik atas adanya pembangunan jalan yang hingga kini prosesnya masih berlangsung dan itu bersumber dari Dana APBD OI tahun 2022.

AR memastikan bahwa dengan terpenuhinya legalitas penambangan pasir di Ogan Ilir maka kelak peningkatan PAD Ogan Ilir akan tercapai.

“Per 1 Desember kemarin, telah terbentuk pos pemungutan pajak MDLB di beberapa titik sehingga PAD Kabupaten Ogan Ilir dipastikan akan bertambah,” pungkasnya AR di media ini.

 

 

 

 

(Laporan Jurnalis FC Ogan Ilir-Sumsel)